Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11157 regulasi
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.17/MEN/XI/2011 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.17/MEN/XI/2011 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2011,
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER.01/MEN/I/2009. TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN METODA STATISTIKA KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER.01/MEN/I/2009. TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN METODA STATISTIKA KETENAGAKERJAAN
2009,
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NO: PER-23/MEN/V/2006 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NO: PER-23/MEN/V/2006 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
2009,
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NO: PER-23/MEN/V/2006 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NO: PER-23/MEN/V/2006 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
2006,
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER. 08 / MEN / V / 2005 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2005-2009
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER. 08 / MEN / V / 2005 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2005-2009
2005,
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER- 07 /MEN/ IV/2005 TENTANG STANDAR TEMPAT PENAMPUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER- 07 /MEN/ IV/2005 TENTANG STANDAR TEMPAT PENAMPUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
2005,
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER- 05 /MEN/ III /2005 TENTANG KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER- 05 /MEN/ III /2005 TENTANG KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
2005,
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-02/MEN/1995 TENTANG USIA PENSIUN NORMAL DAN BATAS USIA PENSIUN MAKSIMUM BAGI PESERTA PERATURAN DANA PENSIUN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-02/MEN/1995 TENTANG USIA PENSIUN NORMAL DAN BATAS USIA PENSIUN MAKSIMUM BAGI PESERTA PERATURAN DANA PENSIUN
1995,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG URAIAN JABATAN DI UNIVERSITAS DAN INSTITUT TEKNOLOGI
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG URAIAN JABATAN DI UNIVERSITAS DAN INSTITUT TEKNOLOGI
2018,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2018,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
2018,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, T
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, T
2017,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2018,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TIM KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN SANKSI PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TIM KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN SANKSI PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN
2018,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
2017,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2017,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2017,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2017,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2017,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
2017,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2017,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN
2017,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2017,
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG
2017,
Regulasi per halaman: