Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11157 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6886/Kpts-II/2002 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN (IPHH) PADA HUTAN PRODUKSI
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6886/Kpts-II/2002 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN (IPHH) PADA HUTAN PRODUKSI
2002,
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6885/Kpts-II/2002 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6885/Kpts-II/2002 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6884/Kpts-II/2002 TANGGAL 12 JULI 2002 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA EVALUASI TERHADAP INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6884/Kpts-II/2002 TANGGAL 12 JULI 2002 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA EVALUASI TERHADAP INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6188/Kpts-II/2002 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6188/Kpts-II/2002 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 4896 /Kpts-II/2002 TENTANG PENANGANAN PERUSAHAAN HTI PATUNGAN DAN HTI BUMN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 4896 /Kpts-II/2002 TENTANG PENANGANAN PERUSAHAAN HTI PATUNGAN DAN HTI BUMN
2002,
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 4895 /Kpts-II/2002 TENTANG KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN HTI PATUNGAN DAN HTI BUMN
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 4895 /Kpts-II/2002 TENTANG KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN HTI PATUNGAN DAN HTI BUMN
2002,
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: 4796 /Kpts-II/2002 TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI PADA UNIT PENGELOLAAN
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: 4796 /Kpts-II/2002 TENTANG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI PADA UNIT PENGELOLAAN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 733/Kpts-II/2002 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 34/KPTS-II/1983 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN DI PROPINSI
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 733/Kpts-II/2002 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 34/KPTS-II/1983 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN DI PROPINSI
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 665/Kpts-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 665/Kpts-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 664/Kpts-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERSUTERAAN ALAM
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 664/Kpts-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERSUTERAAN ALAM
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 634/Kpts-II/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 399/Kpts-II/1990 TENTANG PEDOMAN PENGUKUHAN HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 634/Kpts-II/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 399/Kpts-II/1990 TENTANG PEDOMAN PENGUKUHAN HUTAN
1996,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 611/Kpts-II/2002 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 090/KPTS-IV/1988 TANGGAL 27 PEBRUARI 1988 Jo KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 676/KPTS-II/1999 TANGGAL 1 SEPTEMBER 1999 TENTANG PEMBE
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 611/Kpts-II/2002 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 090/KPTS-IV/1988 TANGGAL 27 PEBRUARI 1988 Jo KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 676/KPTS-II/1999 TANGGAL 1 SEPTEMBER 1999 TENTANG PEMBE
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 609/Kpts-II/2002 Tentang PEDOMAN STUDI DENGAN BIAYA MANDIRI (SWADANA) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEHUTANAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 609/Kpts-II/2002 Tentang PEDOMAN STUDI DENGAN BIAYA MANDIRI (SWADANA) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEHUTANAN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 541/Kpts-II/2002 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 05.1/KPTS-II/2000 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN PERIZINAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 541/Kpts-II/2002 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 05.1/KPTS-II/2000 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN PERIZINAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 496/Kpts-II/2002 TENTANG PENUNJUKAN SEBAGIAN KAWASAN TAMAN WISATA ALAM PENELOKAN, KELOMPOK HUTAN GUNUNG ABANG AGUNG (RTK.8) YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PERIBADATAN PURA PELISAN SELUAS ± 0,11 (SEBELAS PERSERATUS) HE
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 496/Kpts-II/2002 TENTANG PENUNJUKAN SEBAGIAN KAWASAN TAMAN WISATA ALAM PENELOKAN, KELOMPOK HUTAN GUNUNG ABANG AGUNG (RTK.8) YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PERIBADATAN PURA PELISAN SELUAS ± 0,11 (SEBELAS PERSERATUS) HE
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 496/Kpts-II/2002 TENTANG PENUNJUKAN SEBAGIAN KAWASAN TAMAN WISATA ALAM PENELOKAN, KELOMPOK HUTAN GUNUNG ABANG AGUNG (RTK.8) YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PERIBADATAN PURA PELISAN SELUAS ± 0,11 (SEBELAS PERSERATUS) HE
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 496/Kpts-II/2002 TENTANG PENUNJUKAN SEBAGIAN KAWASAN TAMAN WISATA ALAM PENELOKAN, KELOMPOK HUTAN GUNUNG ABANG AGUNG (RTK.8) YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PERIBADATAN PURA PELISAN SELUAS ± 0,11 (SEBELAS PERSERATUS) HE
2002,
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No. 494/Kpts-II/1989 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN DI BIDANG EKSPLOITASI HUTAN DAN PENCABUTAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No. 494/Kpts-II/1989 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN DI BIDANG EKSPLOITASI HUTAN DAN PENCABUTAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN
1987,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 407/Kpts-II/93 TENTANG PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS 190,500 (SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU LIMA RATUS) HEKTAR YANG TERDIRI DARI KAWASAN SUAKA ALAM- SELUAS ± 132.900 (SERATUS TIGA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS) HE
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 407/Kpts-II/93 TENTANG PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS 190,500 (SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU LIMA RATUS) HEKTAR YANG TERDIRI DARI KAWASAN SUAKA ALAM- SELUAS ± 132.900 (SERATUS TIGA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS) HE
1993,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 399/Kpts-II/1990 TENTANG PEDOMAN PENGUKUHAN HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 399/Kpts-II/1990 TENTANG PEDOMAN PENGUKUHAN HUTAN
1990,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 348/Kpts-II/1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No. 446/Kpts-II/1996 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 348/Kpts-II/1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No. 446/Kpts-II/1996 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
1997,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 335/Kpts-II/1997 TENTANG RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (RKPHTI)
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 335/Kpts-II/1997 TENTANG RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (RKPHTI)
1997,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 326/Kpts-II/1997 TENTANG KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) MENYEDIAKAN DAN MENJUAL SEBAGIAN HASIL PRODUKSINYA UNTUK KEPERLUAN MASYARAKAT
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 326/Kpts-II/1997 TENTANG KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) MENYEDIAKAN DAN MENJUAL SEBAGIAN HASIL PRODUKSINYA UNTUK KEPERLUAN MASYARAKAT
1997,
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No. 281/Kpts-VI/1997 Tentang PENUNJUKAN TAMAN NASIONAL MANUSELA SELUAS 189.000 HEKTAR, YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH, PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 MALUKU.
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No. 281/Kpts-VI/1997 Tentang PENUNJUKAN TAMAN NASIONAL MANUSELA SELUAS 189.000 HEKTAR, YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH, PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 MALUKU.
1997,
Regulasi per halaman: