Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11447 regulasi
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 031/KMA/SK/II/2011
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 031/KMA/SK/II/2011
2011,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 011/KMA/SK/I/2011
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 011/KMA/SK/I/2011
2011,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESA NOMOR 86/KMA/SK/V/2016
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESA NOMOR 86/KMA/SK/V/2016
2016,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : KMAl019/SK/III/2006 TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHAN TEMPAT PERSIDANGAN TERDAKWA Drs. A.M. AZIKIN SUYUTI, M.Si, DKK OAR I PN. 01 WILAY AH SULAWESI TENGAH KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : KMAl019/SK/III/2006 TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHAN TEMPAT PERSIDANGAN TERDAKWA Drs. A.M. AZIKIN SUYUTI, M.Si, DKK OAR I PN. 01 WILAY AH SULAWESI TENGAH KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
2006,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KMA/009/SK/III/2005 TENTANG WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANTEN, PENGADILAN TINGGI GORONTALO, PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA, PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KMA/009/SK/III/2005 TENTANG WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANTEN, PENGADILAN TINGGI GORONTALO, PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA, PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
2005,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 267A/KMA/SK/X/2013
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 267A/KMA/SK/X/2013
2013,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 159/KMA/SK/X/2011
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 159/KMA/SK/X/2011
2011,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 135/KMA/SK/Xl/2008 tentang PEMBENTUKAN TIM PENTERJEMAH PADA MAHKAMAH AGUNG RI
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 135/KMA/SK/Xl/2008 tentang PEMBENTUKAN TIM PENTERJEMAH PADA MAHKAMAH AGUNG RI
2008,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 95 /KMA/SK/VII/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERSANGKA H. SUHARDI BiN H. SADERI, DKK
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 95 /KMA/SK/VII/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERSANGKA H. SUHARDI BiN H. SADERI, DKK
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI
2009,
KEPUTTTSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 065 / KMA / SK / V /2012 TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM ASISTENSI ATAS TIM PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM KERANGKA KERJA SAMA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KOMISI YUDISIAL
KEPUTTTSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 065 / KMA / SK / V /2012 TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM ASISTENSI ATAS TIM PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM KERANGKA KERJA SAMA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KOMISI YUDISIAL
2012,
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1. 028/KMA/SKB/IXl2009 2. 04/SKB/P .KY/IXl2009
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1. 028/KMA/SKB/IXl2009 2. 04/SKB/P .KY/IXl2009
2009,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1960
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1960
1960,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1965
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1965
1965,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH
2016,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 115 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENENTUAN STATUS MUTU AIR
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 115 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENENTUAN STATUS MUTU AIR
2003,
Keputusan Kepala Bapedal No. 113 Tahun 2000 Tentang : Pedoman Umum Dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan
Keputusan Kepala Bapedal No. 113 Tahun 2000 Tentang : Pedoman Umum Dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan
2000,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 112 TAHUN 2003 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 112 TAHUN 2003 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK
2003,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 110 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER AIR
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 110 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER AIR
2003,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah
2014,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN
2017,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BIDANG KETENAGALISTRIKAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BIDANG KETENAGALISTRIKAN
2018,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
2017,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR57 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN PENCANTUMAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI UNTUK PERANTI PENGKONDISI UDARA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR57 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN PENCANTUMAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI UNTUK PERANTI PENGKONDISI UDARA
2017,
Regulasi per halaman: