Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11447 regulasi
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
2019,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
2019,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PERMEN-KP/2019 TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGOLAHAN IKAN TUNA
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PERMEN-KP/2019 TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGOLAHAN IKAN TUNA
2019,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PERMEN-KP/2019 TENTANG OBAT IKAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PERMEN-KP/2019 TENTANG OBAT IKAN
2019,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 02/DAGLU/PER/1/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KETENTUAN PENGGUNAAN ASURANSI NASIONAL UNTUK EKSPOR DAN IMPOR BARANG TERTENTU
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 02/DAGLU/PER/1/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KETENTUAN PENGGUNAAN ASURANSI NASIONAL UNTUK EKSPOR DAN IMPOR BARANG TERTENTU
2019,
PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL
PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL
2019,
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASIL
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASIL
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 176/KPTS/M/2019 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SERTA PENERIMA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA TAHUN ANG
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 176/KPTS/M/2019 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SERTA PENERIMA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA TAHUN ANG
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 93/KPTS/M/2019 TENTANG KOMITE KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 93/KPTS/M/2019 TENTANG KOMITE KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG
2019,
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENDIRIAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENDIRIAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 K/12/MEM/2019 TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JANUARI 2019
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 K/12/MEM/2019 TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JANUARI 2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 K/10/MEM/2019 TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS BENSIN DAN MINYAK SOLAR YANG DISALURKAN MELALUI STASIUN PENGISIA
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 K/10/MEM/2019 TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS BENSIN DAN MINYAK SOLAR YANG DISALURKAN MELALUI STASIUN PENGISIA
2019,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 K/30/MEM/2019 TENTANG HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2019
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 K/30/MEM/2019 TENTANG HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 K/10/MEM/2019 TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS AVTUR YANG DISALURKAN MELALUI DEPOT PENGISIAN PESAWAT UDARA
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 K/10/MEM/2019 TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS AVTUR YANG DISALURKAN MELALUI DEPOT PENGISIAN PESAWAT UDARA
2019,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 K/10/MEM/2019
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 K/10/MEM/2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 K/12/MEM/2019
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 K/12/MEM/2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 K/20/MEM/2019 TENTANG HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK BULAN JANUARI TAHUN 2019
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 K/20/MEM/2019 TENTANG HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK BULAN JANUARI TAHUN 2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/P/2019 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU PEG
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/P/2019 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU PEG
2019,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK EMAS DIGITAL DI BURSA BERJANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK EMAS DIGITAL DI BURSA BERJANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.06/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK. 06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.06/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK. 06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH
2019,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 1 /BC/2019 TENTANG TATA LAKSANA EKSPOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM BENTUK JADI (COMPLETELY BUILT UP)
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 1 /BC/2019 TENTANG TATA LAKSANA EKSPOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM BENTUK JADI (COMPLETELY BUILT UP)
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 53 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. RMK ENERGY DI KELURAHAN KERAMASAN, KECAMATAN KERTAPATI, KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK MELAYANI KEPENT
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 53 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. RMK ENERGY DI KELURAHAN KERAMASAN, KECAMATAN KERTAPATI, KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK MELAYANI KEPENT
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 49 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI BADAN USAHA PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM PADA STASIUN SUKACINTA DAN STASIUN SERDANG
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 49 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI BADAN USAHA PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM PADA STASIUN SUKACINTA DAN STASIUN SERDANG
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 47 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT SARANA BINA SEMESTA ALAM DI DESA RANTAU HEMPENG, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 47 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT SARANA BINA SEMESTA ALAM DI DESA RANTAU HEMPENG, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN
2019,
Regulasi per halaman: