Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11117 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 24 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN TAHUN ANGGARAN 2019
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 24 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 23 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 201
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 23 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 201
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 22 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2019
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 22 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 21 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT DAN ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN ANGGARAN 2019
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 21 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT DAN ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 20 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT RENCANA MULIA BARATAMA DI DESA BUKIT JERING, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 20 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT RENCANA MULIA BARATAMA DI DESA BUKIT JERING, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIM
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 19 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KARIMUN JAWA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 19 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KARIMUN JAWA
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI PERAIRAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI PERAIRAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 17 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WASIOR DAN PERLINTASAN P
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 17 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WASIOR DAN PERLINTASAN P
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 16 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALU R-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WAKAI DAN PERLINTASAN P
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 16 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALU R-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WAKAI DAN PERLINTASAN P
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN LEGON BAJAK
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN LEGON BAJAK
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 14 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 14 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 13 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) PENYELENGGARAAN P
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 13 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) PENYELENGGARAAN P
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 10 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 10 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 9 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI T
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 9 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI T
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN KENDARI / BUNGKUTOKO PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN KENDARI / BUNGKUTOKO PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TAPIN COAL TERMINAL DI DESA MARGASARI, KECAMATAN CANDI LARAS UTARA, KABUPATEN TAPIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK M
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TAPIN COAL TERMINAL DI DESA MARGASARI, KECAMATAN CANDI LARAS UTARA, KABUPATEN TAPIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK M
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 6 TAHUN 2019 TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN PATIMBAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 6 TAHUN 2019 TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN PATIMBAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TALENTA BUMI DI DESA LEPASAN, KECAMATAN BAKU M PAI, KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MELAYANI K
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TALENTA BUMI DI DESA LEPASAN, KECAMATAN BAKU M PAI, KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MELAYANI K
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 2 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 2 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. MIFA BERSAUDARA DI DESA PEUNAGA CUT UJONG, KECAMATAN MEUREBO, KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH UNTUK MELAYANI KEPENTI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. MIFA BERSAUDARA DI DESA PEUNAGA CUT UJONG, KECAMATAN MEUREBO, KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH UNTUK MELAYANI KEPENTI
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2019,
Regulasi per halaman: