Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/PMK.05/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/PMK.05/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.05/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT N
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.05/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT N
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.05/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.05/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PMK.05/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.05/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PMK.05/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.05/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.07/2019 TENT ANG PEDOMAN PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN INTERVENSI PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.07/2019 TENT ANG PEDOMAN PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN INTERVENSI PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.05/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.05/2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.05/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.05/2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK. 05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BOJONEGORO PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK. 05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BOJONEGORO PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 64/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 64/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK. 05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III SESPIMMA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK. 05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III SESPIMMA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 66/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PADANG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 66/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PADANG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang NOMOR 6 7 /PMK. 05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PALU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang NOMOR 6 7 /PMK. 05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PALU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 68/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BRIMOB KELAPA DUA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 68/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BRIMOB KELAPA DUA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PMK. 05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BALIKPAPAN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PMK. 05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BALIKPAPAN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK. 05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III JAMBI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK. 05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III JAMBI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PMK. 05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III KUPANG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PMK. 05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III KUPANG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/PMK. 05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PEKANBARU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/PMK. 05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PEKANBARU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/PMK.OS/ 2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TINGGI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/PMK.OS/ 2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TINGGI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III YOGYAKARTA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III YOGYAKARTA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PONTIANAK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PONTIANAK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 /PMK.06/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 /PMK.06/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/R1Z.05/2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/R1Z.05/2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 8 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 105 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN S
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 8 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 105 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN S
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 9 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 9 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2019,
Regulasi per halaman: