Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11117 regulasi
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2021,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN, PEMBATASAN, DAN KATEGORI OBAT
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN, PEMBATASAN, DAN KATEGORI OBAT
2021,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA
2021,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PMK.08/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 149/PMK.08/2018 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PMK.08/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 149/PMK.08/2018 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2021,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 23 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN YAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 23 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN YAN
2021,
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
2021,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2021,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2021,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI
2021,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK
2021,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG DOKUMEN KARANTINA HEWAN DAN DOKUMEN KARANTINA TUMBUHAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG DOKUMEN KARANTINA HEWAN DAN DOKUMEN KARANTINA TUMBUHAN
2021,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021
2021,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
2021,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG IMBAL BELI UNTUK PENGADAAN BARANG PEMERINTAH ASAL IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG IMBAL BELI UNTUK PENGADAAN BARANG PEMERINTAH ASAL IMPOR
2021,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA K
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA K
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/PMK.07/2021 TENTANG RINCIAN DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/PMK.07/2021 TENTANG RINCIAN DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021
2021,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN
2021,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL
2021,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ATAU KARYA ILMIAH DI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DIPLOMATIK, PENGOLAHAN DATA DIGITAL DIPLOMATIK, SERTA MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN INFORMAS
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ATAU KARYA ILMIAH DI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DIPLOMATIK, PENGOLAHAN DATA DIGITAL DIPLOMATIK, SERTA MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN INFORMAS
2020,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2020,
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 756/KPTS/TI.130/11/2020 TENTANG WALIDATA DAN PRODUSEN DATA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 756/KPTS/TI.130/11/2020 TENTANG WALIDATA DAN PRODUSEN DATA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
2020,
Regulasi per halaman: