Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11300 regulasi
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI
2022,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
2022,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
2022,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG
2022,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
2022,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIKI INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIKI INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
2022,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
2022,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MESUJI DENGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MESUJI DENGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG
2022,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
2022,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DENGAN KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DENGAN KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG
2022,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG
2022,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
2022,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-1/MBU/01/2022 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-1/MBU/01/2022 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA
2022,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN
2022,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KERJA SAMA JAMINAN PRODUK HALAL
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KERJA SAMA JAMINAN PRODUK HALAL
2022,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DAN MENGEMBANGAN WAKAF UANG MELALUI CASH WAQF LINKED SUKUK
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DAN MENGEMBANGAN WAKAF UANG MELALUI CASH WAQF LINKED SUKUK
2022,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG SAWIT
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG SAWIT
2022,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGIRIMAN DELEGASI PADA FORUM KEPEMUDAAN INTERNASIONAL
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGIRIMAN DELEGASI PADA FORUM KEPEMUDAAN INTERNASIONAL
2022,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.02/2022 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA DAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN S
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.02/2022 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA DAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN S
2022,
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK...
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK.08/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH AS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK.08/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH AS
2022,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2022,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022
2022,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONEISA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONEISA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN
2022,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KE
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KE
2022,
Regulasi per halaman: