Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11536 regulasi
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
2025,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI BETON PRACETAK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI BETON PRACETAK
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI ASAM NITRAT DAN AMONIUM NITRAT
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI ASAM NITRAT DAN AMONIUM NITRAT
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI GULA KRISTAL PUTIH
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI GULA KRISTAL PUTIH
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI PULP, INDUSTRI KERTAS BUDAYA, DAN INDUSTRI KERTAS TISU
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI PULP, INDUSTRI KERTAS BUDAYA, DAN INDUSTRI KERTAS TISU
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI POLIETILENA, INDUSTRI POLIPROPILENA, INDUSTRI POLISTIRENA, DAN INDUSTRI POLIVINIL KLORIDA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI POLIETILENA, INDUSTRI POLIPROPILENA, INDUSTRI POLISTIRENA, DAN INDUSTRI POLIVINIL KLORIDA
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA PENERIMA KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA PENERIMA KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI
2025,
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
2025,
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEAHLIAN LEGISLATIF DAN PERSIDANGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEAHLIAN LEGISLATIF DAN PERSIDANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK
2025,
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DI
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DI
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DAN MA’HAD ALY
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DAN MA’HAD ALY
2025,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BERBAGI PAKAI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BERBAGI PAKAI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
2025,
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PERTAHANAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PERTAHANAN
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA KARTU TANDA PENGENAL
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA KARTU TANDA PENGENAL
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2025,
Regulasi per halaman: