Kategori: Peraturan Pusat

Total 7952 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DAN TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DAN TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) INDRA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) INDRA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1970 TENTANG PENGAUHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) YODYA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSEROI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1970 TENTANG PENGAUHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) YODYA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSEROI
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) VIRAMA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) VIRAMA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
2025,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN HILIRISASI DAN KETAHANAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN HILIRISASI DAN KETAHANAN
2025,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN PALEMBANG, BETUNG, INDRALAYA, DAN KAYU AGUNG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN PALEMBANG, BETUNG, INDRALAYA, DAN KAYU AGUNG
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2024 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2024 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I31 TAHUN 2024 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN FOOD ESTATE SUMATERA UTARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I31 TAHUN 2024 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN FOOD ESTATE SUMATERA UTARA
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DANA PERKEBUNAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DANA PERKEBUNAN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2O1 TAHUN 2024 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2O1 TAHUN 2024 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202 TAHUN 2024 TENTANG DEWAN PERTANAHAN NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202 TAHUN 2024 TENTANG DEWAN PERTANAHAN NASIONAL
UUD NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
UUD NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
2024,
UUD NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
UUD NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2O4 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2O4 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONALDI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205 TAHUN 2024 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONALDI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
2024,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR DI PROVINSI SULAWESI BARAT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR DI PROVINSI SULAWESI BARAT
2024,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN MAMUJU DI PROVINSI SULAWESI BARAT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN MAMUJU DI PROVINSI SULAWESI BARAT
2024,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN MAJENE DI PROVINSI SULAWESI BARAT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN MAJENE DI PROVINSI SULAWESI BARAT
2024,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR I47 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN TANA TORAJA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR I47 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN TANA TORAJA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
2024,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN LUWU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN LUWU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
2024,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN ENREKANG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN ENREKANG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
2024,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN PINRANG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN PINRANG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
2024,
Regulasi per halaman: