Kategori: Peraturan Pusat

Total 7988 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT UNDER THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA ON THE CONSERVATION AND SUSTAINABLE USE OF MARINE BIOLOGICAL DIVERSITY OF AREAS BEYOND NATIONAL JURISDICTION (
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT UNDER THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA ON THE CONSERVATION AND SUSTAINABLE USE OF MARINE BIOLOGICAL DIVERSITY OF AREAS BEYOND NATIONAL JURISDICTION (
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG PELINDUNGAN NEGARA TERHADAP JAKSA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG PELINDUNGAN NEGARA TERHADAP JAKSA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NBGERI PAIOPC)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NBGERI PAIOPC)
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA TBK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA TBK
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MTLITER TINGGI IV BALIKPAPAN DAN PENGADILAN MILITER TINGGI V MAKASSAR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MTLITER TINGGI IV BALIKPAPAN DAN PENGADILAN MILITER TINGGI V MAKASSAR
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MILITER I-03 PEKANBARU, PENGADILAN MILITER V-I8 KENDARI, DAN PENGADILAN MILITER V-21 MANOKWARI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN MILITER I-03 PEKANBARU, PENGADILAN MILITER V-I8 KENDARI, DAN PENGADILAN MILITER V-21 MANOKWARI
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENANGANAN SECARA KHUSUS DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENANGANAN SECARA KHUSUS DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS
1998,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGER
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGER
1968,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH) NASKAH AS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH) NASKAH AS
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH) TERJEMAHA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH) TERJEMAHA
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO A CLEAN ECONOMY (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT EKONOMI BERSIH)
2025,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN DAN PENGELOLAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI SERTA PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN DAN PENGELOLAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI SERTA PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH
2025,
Regulasi per halaman: