Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.
Total 1936 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142jPMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 267 /PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG AT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142jPMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 267 /PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG AT
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 IPMK.08I2 0 17 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DAN DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 IPMK.08I2 0 17 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DAN DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANG
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I N DONESIA NOMOR 140 /PMK.03/20 17 TENTANG TATA CARA PENGECUALIA N PEMOTONGAN PAJAK PENG HASILAN ATAS HASIL I NVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINA N SOSIA L
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I N DONESIA NOMOR 140 /PMK.03/20 17 TENTANG TATA CARA PENGECUALIA N PEMOTONGAN PAJAK PENG HASILAN ATAS HASIL I NVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINA N SOSIA L
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI lURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI lURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 /PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 /PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 136/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 136/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135jPMK. 06/20 1 7 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 78/PMK. 06/20 15 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO) DI BAWAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135jPMK. 06/20 1 7 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 78/PMK. 06/20 15 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO) DI BAWAH
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134jPMK.010/2017 TENTANO. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134jPMK.010/2017 TENTANO. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.01/2017 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 44/PMK.Ol/2007 TENTANG SINERGI TUGAS DAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEBIJAKAN FISKAL DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.01/2017 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 44/PMK.Ol/2007 TENTANG SINERGI TUGAS DAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEBIJAKAN FISKAL DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NE
2017
PE RATU RAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 132/ P MK.06/2017 TENTANG PETUNJUK TEKBL IK IN D ONESI A NNIS JABATAN FUNGSI ONAL PENILAI PEMERINTAH
PE RATU RAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 132/ P MK.06/2017 TENTANG PETUNJUK TEKBL IK IN D ONESI A NNIS JABATAN FUNGSI ONAL PENILAI PEMERINTAH
2017
PERAT URAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 / PMK. 0 3/ 20 17 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERAT URAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 76 / PMK. 0 3/ 20 13 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNT UK PERTAMBANGAN MINYAK BU
PERAT URAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 / PMK. 0 3/ 20 17 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERAT URAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 76 / PMK. 0 3/ 20 13 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNT UK PERTAMBANGAN MINYAK BU
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.010/2017 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.010/2017 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28IPMK.010I2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28IPMK.010I2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL IK INDONES IA NOMOR 128/PMK.OS/2017 TENTANG PERUBA HAN ATAS PERATURAN MENTER ! KEUANGAN NOMOR 1 26 / PMK. OS / 20 1 6 TENTANG TATA CA RA PELAKSANA AN SERT IF IKAS I B ENDA HARA PADA SATUAN KER JA PENGELOLA ANGGARAN PENDA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL IK INDONES IA NOMOR 128/PMK.OS/2017 TENTANG PERUBA HAN ATAS PERATURAN MENTER ! KEUANGAN NOMOR 1 26 / PMK. OS / 20 1 6 TENTANG TATA CA RA PELAKSANA AN SERT IF IKAS I B ENDA HARA PADA SATUAN KER JA PENGELOLA ANGGARAN PENDA
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.07/2017 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DAN TAMBAHAN DANA ALOKASI KHUSUS FISH( PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 201 7
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.07/2017 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DAN TAMBAHAN DANA ALOKASI KHUSUS FISH( PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 201 7
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 /PMK. 010/2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KEI'IGA ATAS JASA YANG DIBER
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 /PMK. 010/2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KEI'IGA ATAS JASA YANG DIBER
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA NOMOR 125/PMK.OS/2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIA Y AAN INFRASTRUKTU R DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA NOMOR 125/PMK.OS/2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIA Y AAN INFRASTRUKTU R DAERAH
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.010/2017 TENTANG SASARAN INFLASI TAHUN 2019, TAHUN 2020, DAN TAHUN 2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.010/2017 TENTANG SASARAN INFLASI TAHUN 2019, TAHUN 2020, DAN TAHUN 2021
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 261/PMK. 04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 261/PMK. 04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I NDONESIA NOM OR 122/PMK.04/2017 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR, DAN / ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I NDONESIA NOM OR 122/PMK.04/2017 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR, DAN / ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.07/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.07/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDON ESIA NOMOR 120/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN N OMOR 47 / PM K . 0 4/ 20 1 2 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN S EBAGAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDON ESIA NOMOR 120/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN N OMOR 47 / PM K . 0 4/ 20 1 2 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN S EBAGAI
2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK.07/2017 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK.07/2017 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
2017
Regulasi per halaman: