Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.
Total 1961 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.010/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.010/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH
2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 3/BC/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORrIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 3/BC/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORrIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43 /PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43 /PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
2010
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH PADA TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK PEMBERIAN DUKUNGAN KEPADA BANK YANG MENYALURKAN PINJAMAN KEPADA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH PADA TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK PEMBERIAN DUKUNGAN KEPADA BANK YANG MENYALURKAN PINJAMAN KEPADA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-9/BC/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAW
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-9/BC/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAW
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HEWAN KHUSUS TERTENTU BERUPA KUDA SERTA PERLENGKAPAN PENDUKUNGNYA YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HEWAN KHUSUS TERTENTU BERUPA KUDA SERTA PERLENGKAPAN PENDUKUNGNYA YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERTA PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEBAGAI SERI PENUKAR DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SURA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERTA PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEBAGAI SERI PENUKAR DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SURA
2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2025 TENTANG PIAGAM WAJIB PAJAK (TAXPAYERS’ CHARTER)
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2025 TENTANG PIAGAM WAJIB PAJAK (TAXPAYERS’ CHARTER)
2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-8/BC/2025 TENTANG TATA LAKSANA EKSPOR BARANG KIRIMAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-8/BC/2025 TENTANG TATA LAKSANA EKSPOR BARANG KIRIMAN
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATASTRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATASTRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANG
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN EFISIENSI BELANJA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN EFISIENSI BELANJA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL LAYANAN POS UNIVERSAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL LAYANAN POS UNIVERSAL
2025
Regulasi per halaman: