Subjek: INPRES

Total 141 regulasi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG BANTUAN KEPADA KOMISI PENCARI FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PASCA JAJAK PENDAPAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG BANTUAN KEPADA KOMISI PENCARI FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PASCA JAJAK PENDAPAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
1999,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
1999,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI PASCA JAJAK PENDAPAT RAKYAT TIMOR TIMUR
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI PASCA JAJAK PENDAPAT RAKYAT TIMOR TIMUR
1999,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMNR 10 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMNR 10 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH
1999,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG GERAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN DAN GIZI
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG GERAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN DAN GIZI
1999,
INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET NOMOR 31/U/IN/12/1966
INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET NOMOR 31/U/IN/12/1966
1966,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1983 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1983 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
1983,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN DAN ADAT ISTIADAT CINA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN DAN ADAT ISTIADAT CINA
1967,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEGIATAN TANGGAP DARURAT DAN PERENCANAAN SERTA PERSIAPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI S
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEGIATAN TANGGAP DARURAT DAN PERENCANAAN SERTA PERSIAPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI S
2005,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK ATAS BELANJA PEMERINTAH DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK ATAS BELANJA PEMERINTAH DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2018,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2O18
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2O18
2018,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SI STEMATIS LENGIGP DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SI STEMATIS LENGIGP DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
2018,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017
2017,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017
2017,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPABUMI DI KABUPATEN PIDIE, KABUPATEN PIDIEJAYA, DAN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPABUMI DI KABUPATEN PIDIE, KABUPATEN PIDIEJAYA, DAN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH
2017,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2Oi7 TENTANG EFISIENSI BEI.,ANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGAM TAHUN ANGGAMN 2017
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2Oi7 TENTANG EFISIENSI BEI.,ANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGAM TAHUN ANGGAMN 2017
2017,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
2017,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
2017,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM RANGKA PENGAMANAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM RANGKA PENGAMANAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016
2016,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016
2016,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH UMUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN REN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH UMUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN REN
2016,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 4 TAHUN 2016 TENT ANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 4 TAHUN 2016 TENT ANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
Regulasi per halaman: