Subjek: KEPRES

Total 2482 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1990
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL UNTUK JALAN TOL TOMANG - CAWANG - TANJUNG PRIOK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL UNTUK JALAN TOL TOMANG - CAWANG - TANJUNG PRIOK
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN NAMA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN MENJADI GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN NAMA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN MENJADI GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN SEBAGIAN KEKAYAAN DANA MILIK MANGKUNAGARAN KEPADA YAYASAN KERABAT MANGKUNAGARAN SURYASUMIRAT (YAYASAN SURYASUMIRAT)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG PENGALIHAN SEBAGIAN KEKAYAAN DANA MILIK MANGKUNAGARAN KEPADA YAYASAN KERABAT MANGKUNAGARAN SURYASUMIRAT (YAYASAN SURYASUMIRAT)
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LUAR NEGERI ATAS PERMBAYARAN ROYALTI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, DAN LISENSI OLEH PT. IPTN, PT. PIND
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LUAR NEGERI ATAS PERMBAYARAN ROYALTI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, DAN LISENSI OLEH PT. IPTN, PT. PIND
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2016
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2016
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1990
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN PENGAKUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN PENGAKUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL AGREEMENT ON JUTE AND JUTE PRODUCTS, 1989
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL AGREEMENT ON JUTE AND JUTE PRODUCTS, 1989
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FIS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FIS
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1989
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1989
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985 TENTANG BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985 TENTANG BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK FEDERAL JERMAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK FEDERAL JERMAN
1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG TATACARA PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT CALON DAN PEMERIKSAAN PEMENUHAN KETENTUAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT SERTA SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSAAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG TATACARA PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT CALON DAN PEMERIKSAAN PEMENUHAN KETENTUAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT SERTA SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSAAN
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2012
2012,
Regulasi per halaman: