Subjek: PERPRES

Total 1276 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ASEAN POWER GRID (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK ASEAN)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ASEAN POWER GRID (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK ASEAN)
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ESTABLISHING THE ASEAN-CHINA CENTRE BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT O
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ESTABLISHING THE ASEAN-CHINA CENTRE BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT O
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2008,
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 72 TAHUN 2011 TANGGAL : 6 Oktober 2011 RENCANA AKSI IMPLEMENTASI REKOMENDASI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR–LESTE
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 72 TAHUN 2011 TANGGAL : 6 Oktober 2011 RENCANA AKSI IMPLEMENTASI REKOMENDASI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR–LESTE
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEENAM KOMITME
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEENAM KOMITME
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI BRASIL MENGENAI PEMBEBASAN VISA UNTUK PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF TH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI BRASIL MENGENAI PEMBEBASAN VISA UNTUK PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF TH
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 2007 (PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL 2007)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 2007 (PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL 2007)
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO
2011,
LAMPIRAN III PREATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011
LAMPIRAN III PREATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011
2011,
LAMPIRAN II PREATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011 PETA RANCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
LAMPIRAN II PREATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011 PETA RANCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
2011,
LAMPIRAN 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2011 PETA RANCANGAN STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
LAMPIRAN 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2011 PETA RANCANGAN STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (P
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (P
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST A
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST A
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2009 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2009 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF I
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESI
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND T
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND T
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
2010,
Regulasi per halaman: