Total 23098 regulasi
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DALAM RANGKA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DALAM RANGKA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016 - 2019
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016 - 2019
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS NOMOR: KEP-59/M.EKON/12/
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS NOMOR: KEP-59/M.EKON/12/
2016,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA K
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA K
2015,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
2015,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2015-2019
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2015-2019
2015,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2015
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2015
2015,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2015,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
2015,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2015,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: KEP- 57/M.EKON/12/2004 TENTANG TIM NEGOSIASI PENYELESAIAN MASALAH GUGA TAN CEMEX MELALUI MEKANISME OUT OF COURT SETTLEMENT
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: KEP- 57/M.EKON/12/2004 TENTANG TIM NEGOSIASI PENYELESAIAN MASALAH GUGA TAN CEMEX MELALUI MEKANISME OUT OF COURT SETTLEMENT
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 07 /M.EKON/02/2004 TENTANG TIM KOORDINASI PENYELESAIAN KOMPREHENSIF MASALAH ACEH BIDANG EKONOMI
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 07 /M.EKON/02/2004 TENTANG TIM KOORDINASI PENYELESAIAN KOMPREHENSIF MASALAH ACEH BIDANG EKONOMI
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 56 /M.EKON/12/2004 TENTANG TIM PENYELENGGARA SIDANG CONSULTATIVE GROUP ON INDONESIA KE-XIV
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 56 /M.EKON/12/2004 TENTANG TIM PENYELENGGARA SIDANG CONSULTATIVE GROUP ON INDONESIA KE-XIV
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: 54 TAHUN 2004 TENTANG TIM MONITORING TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN BADAN PENGA WASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: 54 TAHUN 2004 TENTANG TIM MONITORING TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN BADAN PENGA WASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: 53 TAHUN 2004 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB OPERASI PEMULIHAN EKONOMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: 53 TAHUN 2004 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB OPERASI PEMULIHAN EKONOMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 51/M.EKON/12/2004 TENTANG TIM PENYELENGGARA PERTEMUAN PUNCAK INFRASTRUKTUR INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 51/M.EKON/12/2004 TENTANG TIM PENYELENGGARA PERTEMUAN PUNCAK INFRASTRUKTUR INDONESIA
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 50/M.EKON/ll/2004 TENTANG TIM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 50/M.EKON/ll/2004 TENTANG TIM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-49/M.EKON/l1/TAHUN 2004 TENTANG KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-49/M.EKON/l1/TAHUN 2004 TENTANG KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 48/M.EKON/ll/2004 TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN MEMBANTU TIM NEGOSIASI MASALAH PT. KARAHA BODAS COMPANY DALAM SKEMA OUT OF COURT SETTLEMENT
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 48/M.EKON/ll/2004 TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN MEMBANTU TIM NEGOSIASI MASALAH PT. KARAHA BODAS COMPANY DALAM SKEMA OUT OF COURT SETTLEMENT
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 47/M.EKON/10/2004 TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA PEMERINT AH INDONESIA MEMBICARAKAN OUT OF COURT SETTLEMENT MASALAH PT. KARAHA BODAS COMPANY
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 47/M.EKON/10/2004 TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA PEMERINT AH INDONESIA MEMBICARAKAN OUT OF COURT SETTLEMENT MASALAH PT. KARAHA BODAS COMPANY
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 44 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA PEMERINT AH INDONESIA MENANDATANGANI PARTICIPATION CONTRACTDALAM KEIKUTSERTAAN PADA EXPO AICHI 2005 DI JEPANG
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP- 44 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA PEMERINT AH INDONESIA MENANDATANGANI PARTICIPATION CONTRACTDALAM KEIKUTSERTAAN PADA EXPO AICHI 2005 DI JEPANG
2004,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi