Total 23098 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 399/Kpts-II/1990 TENTANG PEDOMAN PENGUKUHAN HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 399/Kpts-II/1990 TENTANG PEDOMAN PENGUKUHAN HUTAN
1990,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 348/Kpts-II/1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No. 446/Kpts-II/1996 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 348/Kpts-II/1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No. 446/Kpts-II/1996 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
1997,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 335/Kpts-II/1997 TENTANG RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (RKPHTI)
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 335/Kpts-II/1997 TENTANG RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (RKPHTI)
1997,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 326/Kpts-II/1997 TENTANG KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) MENYEDIAKAN DAN MENJUAL SEBAGIAN HASIL PRODUKSINYA UNTUK KEPERLUAN MASYARAKAT
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 326/Kpts-II/1997 TENTANG KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) MENYEDIAKAN DAN MENJUAL SEBAGIAN HASIL PRODUKSINYA UNTUK KEPERLUAN MASYARAKAT
1997,
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No. 281/Kpts-VI/1997 Tentang PENUNJUKAN TAMAN NASIONAL MANUSELA SELUAS 189.000 HEKTAR, YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH, PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 MALUKU.
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No. 281/Kpts-VI/1997 Tentang PENUNJUKAN TAMAN NASIONAL MANUSELA SELUAS 189.000 HEKTAR, YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH, PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 MALUKU.
1997,
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No.280/Kpts-VI/1997 Tentang PENUNJUKAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI SELUAS 40.000 HEKTAR YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No.280/Kpts-VI/1997 Tentang PENUNJUKAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI SELUAS 40.000 HEKTAR YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH
1997,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 279/Kpts-II/1999 TENTANG PEMBINAAN WILAYAH DI BIDANG KEHUTANAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 279/Kpts-II/1999 TENTANG PEMBINAAN WILAYAH DI BIDANG KEHUTANAN
1999,
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No: 277/Kpts-VI/1997 Tentang PENUNJUKAN TAMAN NASIONAL MERU BETIRI SELUAS 58.000 HEKTAR, YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI, PROPI
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No: 277/Kpts-VI/1997 Tentang PENUNJUKAN TAMAN NASIONAL MERU BETIRI SELUAS 58.000 HEKTAR, YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI, PROPI
1997,
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No. 276/Kpts-VI/1997 Tentang PENUNJUKAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER SELUAS 1.094.692 HEKTAR, YANG TERLETAK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH DAN DAERAH TINGKAT 1 SUMATERA UTARA.
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN No. 276/Kpts-VI/1997 Tentang PENUNJUKAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER SELUAS 1.094.692 HEKTAR, YANG TERLETAK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH DAN DAERAH TINGKAT 1 SUMATERA UTARA.
1997,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 213/Kpts-VIII/2000 TENTANG RENCANA STRATEJIK DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2001 - 2005
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 213/Kpts-VIII/2000 TENTANG RENCANA STRATEJIK DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2001 - 2005
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 168/Kpts-IV/2001 TANGGAL 11 JUNI 2001 TENTANG PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU RAMIN (GONYSTYLUS spp)
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 168/Kpts-IV/2001 TANGGAL 11 JUNI 2001 TENTANG PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU RAMIN (GONYSTYLUS spp)
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 153/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KESEJAHTERAAN PEGAWAI LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 153/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KESEJAHTERAAN PEGAWAI LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 143/Kpts – II/1998 TENTANG PENETAPAN TARGET PRODUKSI TEBANGAN TAHUNAN PENGUSAHAAN HUTAN ALAM
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 143/Kpts – II/1998 TENTANG PENETAPAN TARGET PRODUKSI TEBANGAN TAHUNAN PENGUSAHAAN HUTAN ALAM
1998,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 13.1/Kpts-II/2000 TANGGAL 6 NOVEMBER 2000 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 13.1/Kpts-II/2000 TANGGAL 6 NOVEMBER 2000 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 127/Kpts-V/2001 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) KEGIATAN PENEBANGAN DAN PERDAGANGAN RAMIN (Gonytylus spp)
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 127/Kpts-V/2001 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) KEGIATAN PENEBANGAN DAN PERDAGANGAN RAMIN (Gonytylus spp)
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 124/Kpts-II/2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 124/Kpts-II/2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 123/Kpts-V/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 123/Kpts-V/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 123/Kpts-II/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 123/Kpts-II/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 85/Kpts-II/2001 TENTANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 85/Kpts-II/2001 TENTANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: 70/Kpts-II/2001 Tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: 70/Kpts-II/2001 Tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 59/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI INTER DEPARTMENTAL COMMITEE FORESTRY (IDCF)
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 59/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI INTER DEPARTMENTAL COMMITEE FORESTRY (IDCF)
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: 58/Kpts-II/2001 Tentang PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEHUTANAN DENGAN TINDAK LANJUT DIALIHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI LAIN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: 58/Kpts-II/2001 Tentang PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEHUTANAN DENGAN TINDAK LANJUT DIALIHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI LAIN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 054/Kpts-II/2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 704/KPTS-II/1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 054/Kpts-II/2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 704/KPTS-II/1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 52/Kpts-II/2001 Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 52/Kpts-II/2001 Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
2001,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi