Total 23098 regulasi
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
2006,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN
2013,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/PMK.06/2016 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/PMK.06/2016 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 /PMK.07 /2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 /PMK.07 /2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG DlSTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 04/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG DlSTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
2006,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/M-DAG/PER/1/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/M-DAG/PER/1/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA
2007,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/PMK.010/2016 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/PMK.010/2016 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 /PMK.05/2016 TENT ANG UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 /PMK.05/2016 TENT ANG UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PMK.06/2016 TENT ANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PMK.06/2016 TENT ANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.02/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.02/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 /PMK.06/2016 TENT ANG TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 /PMK.06/2016 TENT ANG TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 68 /PMK.02/2016 TENT ANG TATA CARA PENYEDIAAN: PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 68 /PMK.02/2016 TENT ANG TATA CARA PENYEDIAAN: PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 /PMK.04/2016 TENT ANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 /PMK.04/2016 TENT ANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PMK.06/2016 TENTANG PENILAIAN KEKAYAAN YANG DIKUASAI NEGARA BERUPA SUMBER DAYA ALAM
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PMK.06/2016 TENTANG PENILAIAN KEKAYAAN YANG DIKUASAI NEGARA BERUPA SUMBER DAYA ALAM
2016,
Perubahan dan Penyempurnaan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 375/KP/XI/1988 Tanggal 21 Nopember 1988
Perubahan dan Penyempurnaan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 375/KP/XI/1988 Tanggal 21 Nopember 1988
1990,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.06/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 164/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.06/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 164/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.06/2016 TENT ANG PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.06/2016 TENT ANG PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
2016,
Tata Niaga Ekspor Kayu Cendana, Laka dan Gaharu
Tata Niaga Ekspor Kayu Cendana, Laka dan Gaharu
1990,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.09/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.09/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL1KINDONESIA NOMOR 6.2 /PMK.02/20i6 . TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL1KINDONESIA NOMOR 6.2 /PMK.02/20i6 . TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 /PMK.01/2016 TENT ANG TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG DIAJUKAN OLEH INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 /PMK.01/2016 TENT ANG TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG DIAJUKAN OLEH INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 /PMK.01/2016 TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 /PMK.01/2016 TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 78/PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BA WAH PEMBINAAN D
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 78/PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BA WAH PEMBINAAN D
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 /PMK.05/2016 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 /PMK.05/2016 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi