Daftar Regulasi

Total 23098 regulasi

KEPUTUSAN MNETERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2001 TENTANG RANCANG BANGUN STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI NORMAL, UTILITY AKROBATIK DAN KOMUTER

2001, Kementerian Perhubungan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 41/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 93/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN

2016, Kementerian Perindustrian

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR. KM 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL

2001, Kementerian Perhubungan

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 2 TAHUN 2001 T E N T A N G TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT TIPE ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

2001, Kementerian Perhubungan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

2016, Kementerian Perindustrian

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/M-IND/PER/6/2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

2016, Kementerian Perindustrian

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/M-IND/PER/6/2016 TENTANG INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT)

2016, Kementerian Perindustrian

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/M-IND/PER/5/2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

2016, Kementerian Perindustrian

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM. 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

2001, Kementerian Perhubungan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/M-IND/PER/3/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR

2016, Kementerian Perindustrian

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M- IND/PER/ 3/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MEN

2016, Kementerian Perindustrian

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN / ATAU PELAYANAN PURNA JUAL

2016, Kementerian Perindustrian

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M-IND/PER/3/2016 TENTANG PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU

2016, Kementerian Perindustrian

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DANTELEKOMUNIKASI NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG PENELITIAN PENYEBAB KECELAKAAN KERETA API

2000, Kementerian Perhubungan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/M-IND/PER/3/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI

2016, Kementerian Perindustrian

SURAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 442/M-DAG/6/2005 TANGGAL 24 JUNI 2005 TENTANG PERPANJANGAN LARANGAN IMPOR BERAS TAHUN 2005

2005, Kementerian Perdagangan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/M-IND/PER/3/2016 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI DAN STANDAR HARGA TOWER TRANSMISI DAN KONDUKTOR PRODUK DALAM NEGERI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

2016, Kementerian Perindustrian

SURAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/M-DAG/6/2005 TANGGAL 15 JUNI 2005 TENTANG LARANGAN IMPOR GARAM TAHUN 2005

2005, Kementerian Perdagangan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 14/M-IND/PER/2/2016 TENTANG KRITERIA TEKNIS IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

2016, Kementerian Perindustrian

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAFTARAN PEMILIH UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

2004, Kementerian Dalam Negeri

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13/M-IND/PER/2/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN

2016, Kementerian Perindustrian

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: SK. 954-214 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH DI SELURUH INDONESIA UNTUK MENUNJUK/MENETAPKAN PEJABAT SEBAGAI ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN PADA KANTOR / SATUAN KERJA DALAM LIN

1984, Kementerian Dalam Negeri

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12/M- IND/PER/2/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASA

2016, Kementerian Perindustrian

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 29/M-DAG/PER/6/2009 ??/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK

2009, Kementerian Perdagangan

Regulasi per halaman:

Cari Regulasi

Kategori

Subjek

Lembaga

Tahun

Perda