Total 23098 regulasi
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK. 02/201 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 231/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOI<ASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, D
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK. 02/201 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 231/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOI
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 /PMK.02/2017 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 9
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 /PMK.02/2017 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 9
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/M-IND/PER/7/2017 TENTANG JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL DAN BADAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/M-IND/PER/7/2017 TENTANG JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL DAN BADAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 / PMK. 09/ 2017 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 / PMK. 09/ 2017 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 76 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MAHKAMAH PELAYARAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 76 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MAHKAMAH PELAYARAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 71 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SER
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 71 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SER
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK NOMOR 29/M-IND/PER/7/2017 TENTANG KETENTIAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK NOMOR 29/M-IND/PER/7/2017 TENTANG KETENTIAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/PMK.010/2017 TENT ANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 70 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 70 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 69 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67) TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 69 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67) TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 60 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 58 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 142 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 142) TEN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 60 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 58 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 142 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 142) TEN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA NOMOR 5/PMK .010/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 157 /PMK.010/2015 TENTANG PELAKSANMN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA NOMOR 5/PMK .010/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 157 /PMK.010/2015 TENTANG PELAKSANMN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 68 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PELATIHAN BAGI PERSONEL TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 68 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PELATIHAN BAGI PERSONEL TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK.08/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 43/PMK.08/2013 TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK.08/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 43/PMK.08/2013 TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (EXEMPTION)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (EXEMPTION)
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 42 TAHUN 2001 TENTANG SERTIFIKASI PENERBANG DAN INSTRUKTUR TERBANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 42 TAHUN 2001 TENTANG SERTIFIKASI PENERBANG DAN INSTRUKTUR TERBANG
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 3/PMK.05/2017 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM . POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 3/PMK.05/2017 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM . POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 65 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 170 {CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 170) TENTANG PERATURAN LALU LINTAS PENERBANGAN (AIR TRAFFIC RULES)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 65 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 170 {CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 170) TENTANG PERATURAN LALU LINTAS PENERBANGAN (AIR TRAFFIC RULES)
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK.06/2017 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.06/2009 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEWAN DIREKTUR LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONES
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK.06/2017 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.06/2009 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEWAN DIREKTUR LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONES
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 1/PMI<.010/2017 TENTANG PE NGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP BA RA NG IMPO R BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE DARI NEGARA THAILAND DAN VIETNAM
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 1/PMI<.010/2017 TENTANG PE NGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP BA RA NG IMPO R BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE DARI NEGARA THAILAND DAN VIETNAM
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 64 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 {CIVIL AVIATION SAFETYREGULATIONS PART 14
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 64 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 {CIVIL AVIATION SAFETYREGULATIONS PART 14
2017,
PERATURAN MENTERl PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 63 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERl PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTU
PERATURAN MENTERl PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 63 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERl PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTU
2017,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi