Total 23098 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.15 TAHUN 2016 TENT ANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.15 TAHUN 2016 TENT ANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN PM. 198 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA AP! PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM.13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN PM. 198 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA AP! PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11TAHUN2016 TENT ANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11TAHUN2016 TENT ANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 9 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 9 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 161 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 161 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 7 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 160 TAHUN 2015 TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA ANGKUTAN UDARA NIAGA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 7 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 160 TAHUN 2015 TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA ANGKUTAN UDARA NIAGA
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2016 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2016 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2016 TENT ANG TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
2016,
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2016 TENT ANG PAKAIAN SIDANG MAJELIS DAN SEKRETARIS MAJELIS MAHKAMAH PELAYARAN
PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2016 TENT ANG PAKAIAN SIDANG MAJELIS DAN SEKRETARIS MAJELIS MAHKAMAH PELAYARAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 / PMK.08/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 / PMK.08/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 / PMK. 04/ 20 17 TENT ANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 / PMK. 04/ 20 17 TENT ANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.04/2017 TENTANG PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.04/2017 TENTANG PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/PMK.04/2017 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/PMK.04/2017 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PMIZ.01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN \ NOMOR 101/ PMK.01/ 2014 TENTANG PENILAI PUBLIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PMIZ.01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN \ NOMOR 101/ PMK.01/ 2014 TENTANG PENILAI PUBLIK
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 /PMK.0 1/20 17 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANA.JEMEN ASET NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 /PMK.0 1/20 17 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANA.JEMEN ASET NEGARA
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.05/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANG PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.05/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANG PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 111 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 111 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/PMK.010/2017 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/PMK.010/2017 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.04/2017 TENT ANG KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.04/2017 TENT ANG KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
2017,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi