Total 23890 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 43 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 43 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 42 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASAR
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 42 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASAR
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA BUDIARTO
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA BUDIARTO
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 25/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/97 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DE
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 25/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/97 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DE
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 24/MPP/Kep/1/2002 TANGGAL 15 JANUARI 2002 TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 24/MPP/Kep/1/2002 TANGGAL 15 JANUARI 2002 TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 23/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 23/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 39 TAHUN 2014 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 39 TAHUN 2014 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 22/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERDAGANGAN CENGKEH MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 22/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERDAGANGAN CENGKEH MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 21/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 407/MPP/Kep/11/1997 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN TEPUNG TERIGU DI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 21/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 407/MPP/Kep/11/1997 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN TEPUNG TERIGU DI
1998,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG
2010,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 38 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 17
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 38 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 17
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
2010,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
2010,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 20/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR: 142/MPP/Kep/6/1996 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 20/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR: 142/MPP/Kep/6/1996 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL
1998,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
2010,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 19/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR: 31/MPP/SK/2/1996 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 19/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR: 31/MPP/SK/2/1996 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL
1998,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2010,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 37 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS SARANA KERETA API MONOREL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 37 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS SARANA KERETA API MONOREL
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR .29 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR .29 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
2010,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
2010,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2010,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
2010,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN
2010,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi