Total 23098 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/ PMK.06 / 2 017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/ PMK.06 / 2 017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 /PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 /PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 /PMK.06/2017 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 /PMK.06/2017 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/PMK. 05/2017 TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM NEGARA DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/PMK. 05/2017 TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM NEGARA DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103/PMK.02/2017 TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103/PMK.02/2017 TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K IN DONESIA NOM OR 102/PMK. 06/2017 TENTANG KEANGGOTAAN DAN. TATA. KERJA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K IN DONESIA NOM OR 102/PMK. 06/2017 TENTANG KEANGGOTAAN DAN. TATA. KERJA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANG AN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/2017 TENTANG MEKANISME REG ISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG / JASA PADA PUSAT LAYANAN PENG ADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNG AN KEMENTERIAN KEUANG AN
PERATURAN MENTERI KEUANG AN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/2017 TENTANG MEKANISME REG ISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG / JASA PADA PUSAT LAYANAN PENG ADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNG AN KEMENTERIAN KEUANG AN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBL IK INDONESIA NOMOR 99/PMK .05/2017 TENTANG ADMINISTRASI PENGEL OL AAN HIBAH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBL IK INDONESIA NOMOR 99/PMK .05/2017 TENTANG ADMINISTRASI PENGEL OL AAN HIBAH
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PMK.OS/2017 TENTANG PENARIKAN DAN PENGEMBALIAN DANA PADA BADAN LAYANAN UMUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PMK.OS/2017 TENTANG PENARIKAN DAN PENGEMBALIAN DANA PADA BADAN LAYANAN UMUM
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 / PMK.Ol/ 2017 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 / PMK.Ol/ 2017 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.OS/2017 TENTANG TATA CARA.PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.OS/2017 TENTANG TATA CARA.PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 / PMK. 0
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 / PMK. 0
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 / PMK. 02 / 20 1 7 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 / PMK. 02 / 20 1 7 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 /PMK.02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 /PMK.02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92jPMK. 01 / 201 7 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92jPMK. 01 / 201 7 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 / PMK.Ol/201 7 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 / PMK.Ol/201 7 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 / PMK.02/ 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 766/ KMK.04/ l992 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 / PMK.02/ 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 766/ KMK.04/ l992 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERT
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU DI PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU DI PROVINSI SULAWESI BARAT
2017,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi