Total 23890 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 138 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 9 TAHUN 2015 TENTANGN PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 174 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 174) TEN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 138 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 9 TAHUN 2015 TENTANGN PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 174 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 174) TEN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 137 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 137 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 136 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2011 TENTANG PENGERUKAN DAN REKLAMASI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 136 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2011 TENTANG PENGERUKAN DAN REKLAMASI
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 135 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 135 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 134 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 134 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 132 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 132 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 131 TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN KESELAMATAN NAVIGASI PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 131 TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN KESELAMATAN NAVIGASI PENERBANGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 130 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 62 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 130 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 62 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 129 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN TINGKAT LAYAAN (SERVICE LEVEL AGREEMENT) DALAM PEMBERIAN LAYANAN KEPADA PENGGUNA JASA BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 129 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN TINGKAT LAYAAN (SERVICE LEVEL AGREEMENT) DALAM PEMBERIAN LAYANAN KEPADA PENGGUNA JASA BANDAR UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 128 TAHUN 2015 TENTANG PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 128 TAHUN 2015 TENTANG PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 126 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 126 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 125 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER SUMBER DAYA MANUSIA TRANSPORTASI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 125 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER SUMBER DAYA MANUSIA TRANSPORTASI
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 124 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAYARAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 124 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAYARAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 123 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN BANYUWANGI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 123 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN BANYUWANGI
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 122 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 62 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 122 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 62 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 121 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI WISATAWAN DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL PESIAR (CRUISESHIP) BERBENDERA ASING
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 121 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI WISATAWAN DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL PESIAR (CRUISESHIP) BERBENDERA ASING
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 120 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT DAN SUB BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 120 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT DAN SUB BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 119 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 119 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 118 TAHUN 2015 TENTANG INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 118 TAHUN 2015 TENTANG INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 350/MPP/Kep/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 350/MPP/Kep/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 349/MPP/Kep/7/1998 TENTANG HARGA JUAL BELI PABRIK ATAS GULA PASIR YANG DIBELI BULOG DARI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA/PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA DAN PETANI SERTA PRODUSEN LAINNYA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 349/MPP/Kep/7/1998 TENTANG HARGA JUAL BELI PABRIK ATAS GULA PASIR YANG DIBELI BULOG DARI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA/PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA DAN PETANI SERTA PRODUSEN LAINNYA
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 117 TAHUN 2015 TENTANG PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 117 TAHUN 2015 TENTANG PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 348/MPP/Kep/7/1998 TENTANG PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI MINYAK GORENG DAN GULA PASIR
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 348/MPP/Kep/7/1998 TENTANG PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI MINYAK GORENG DAN GULA PASIR
1998,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi