Total 23286 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP.001/M.PPN/01/2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP.001/M.PPN/01/2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA
2005,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG KODE ETIK PELAKSANA PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG KODE ETIK PELAKSANA PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
2002,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2003,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 165.2 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDATAAN PENDUDUK BERKELANJUTAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 165.2 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDATAAN PENDUDUK BERKELANJUTAN
2002,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
2004,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEGIATAN TANGGAP DARURAT DAN PERENCANAAN SERTA PERSIAPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI S
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEGIATAN TANGGAP DARURAT DAN PERENCANAAN SERTA PERSIAPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI S
2005,
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN HARI TUA PENASIHAT DAN PEGAWAI
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN HARI TUA PENASIHAT DAN PEGAWAI
2018,
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS BELAJAR
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS BELAJAR
2018,
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEWENANGAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEWENANGAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
2017,
QANUN ACEH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT ACEH
QANUN ACEH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT ACEH
2016
QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2016
SURAT EDARAN NOMOR: SE-015/01/12/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SURAT EDARAN NOMOR: SE-015/01/12/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2009,
QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS
QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS
2016
        
QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN KEOLAHRAGAAN ACEH
QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN KEOLAHRAGAAN ACEH
2016
QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2015
    
QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
2016
PENJELASAN ATAS PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PENJELASAN ATAS PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KEHUTANAN ACEH
QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KEHUTANAN ACEH
2016
LAMPIRAN 8 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 8 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH
2016
LAMPIRAN 7 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 7 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BANK ACEH SYARIAH
QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BANK ACEH SYARIAH
2016
LAMPIRAN 6 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 6 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH
QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH
2016
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi