Total 23286 regulasi
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
2018,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
2018,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUP
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUP
2018,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
2018,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 701 TAHUN 2003 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 701 TAHUN 2003 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA
2004,
LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
2004,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
2004,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 13/SK/KPU/TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN JASA PENCETAKAN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA, DAFTAR CALON DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVIN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 13/SK/KPU/TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN JASA PENCETAKAN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA, DAFTAR CALON DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVIN
2004,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKIL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKIL
2004,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2004,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN URUTAN NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 SETIAP PROVINSI SELURUH INDONESIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN URUTAN NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 SETIAP PROVINSI SELURUH INDONESIA
2004,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 88 TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 88 TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2004,
LAMPIRAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
LAMPIRAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
2004,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
2004,
LAMPIRAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DE
LAMPIRAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DE
2004,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWA
2004,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR : C-1.HT.01.01.TAHUN 2001 TENTANG DOKUMEN PENDUKUNG FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS (FIAN ) MODEL I DAN DOKUMEN PENDUKUNG FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS ( FIAN ) MODEL II UNTUK PERSEROAN TERBATAS TERTENTU.
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR : C-1.HT.01.01.TAHUN 2001 TENTANG DOKUMEN PENDUKUNG FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS (FIAN ) MODEL I DAN DOKUMEN PENDUKUNG FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS ( FIAN ) MODEL II UNTUK PERSEROAN TERBATAS TERTENTU.
2001,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : KL.93/1/9-04 TENTANG PENETAPAN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI KEAMANAN YANG DIAKUI (RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/RSO) DI BIDANG KAPAL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : KL.93/1/9-04 TENTANG PENETAPAN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI KEAMANAN YANG DIAKUI (RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/RSO) DI BIDANG KAPAL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA NOMOR : 023/SK/DJ-ILMEA/XI/2002 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN INDUSTRI REKONDISI KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUTAN BARANG BUKAN BARU DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN E
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA NOMOR : 023/SK/DJ-ILMEA/XI/2002 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN INDUSTRI REKONDISI KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUTAN BARANG BUKAN BARU DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN E
2002
KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR : Kep-310/BEJ/12-2006 TENTANG PENCATATAN DAN PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI BURSA
KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR : Kep-310/BEJ/12-2006 TENTANG PENCATATAN DAN PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI BURSA
2006,
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 135/KMK.05/2000 TGL. 1 MEI 2000 ( Keputusan Direktur Jenderal Bea d
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 135/KMK.05/2000 TGL. 1 MEI 2000 ( Keputusan Direktur Jenderal Bea d
2000,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-19/BC/1999 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-19/BC/1999 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
1999,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-22/BC/2001 TANGGAL 20 APRIL 2001 TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-22/BC/2001 TANGGAL 20 APRIL 2001 TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
2001,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi