Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Total
23313 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009
2009
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 402/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014
2009,
Komisi Pemilihan Umum
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2010
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2012
2012
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 401/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014
2009,
Komisi Pemilihan Umum
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: PER- 03 /BL/2007 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
2007,
Kementerian Keuangan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 18/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
2008,
Kantor Pelayanan Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPMOR PER-22/PJ/2009
2009,
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 373/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
2009,
Komisi Pemilihan Umum
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 365/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
2009,
Komisi Pemilihan Umum
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2013
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011
2012
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 324/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA OI KPU KABUPATENjKOTA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.
2009,
Komisi Pemilihan Umum
DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL Nomor : 35/Kpts/II-KUM/2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROGRAM REFORMASI
2000,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 297/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
2009,
Komisi Pemilihan Umum
DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL Nomor : 35/Kpts/II-KUM/2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROGRAM REFORMASI
2000,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL Nomor : 22/Kpts/II-KUM/2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
2000,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 295/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
2009,
Komisi Pemilihan Umum
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012
2011
KEPUTUSAN KOMISI NOMOR 89/2009
2009
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2010
2011
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 173/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 107/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DE
2009,
Komisi Pemilihan Umum
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 178 /Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADUAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM BENTUK RAPAT
2009,
Komisi Pemilihan Umum
KEPUTUSAN PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 08/KPPU/KEP/2000
2000
Halaman Awal
582
583
584
585
586
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
8 Regulasi
16 Regulasi
24 Regulasi
32 Regulasi
48 Regulasi
Cari Regulasi
Kategori
Pilih Kategori
Peraturan Pusat
Peraturan Daerah
Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Lain-Lain
Subjek
Semua Subjek
Lembaga
Semua Lembaga
Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Perda
Semua Provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yoyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Cari