Total 23313 regulasi
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER- 21/MBU/2012 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER- 21/MBU/2012 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2012,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
2016,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-21/MBU/11/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-19/MBU/10/2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEW
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-21/MBU/11/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-19/MBU/10/2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEW
2014,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER-20/MBU/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKU
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER-20/MBU/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKU
2012,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
2016,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER-20/MBU/10/2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-01/1VIBU/2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER-20/MBU/10/2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-01/1VIBU/2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI
2014,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER —19 /MBU/2012 TENTANG PEDOMAN PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS YANG TERINDIKASI PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER —19 /MBU/2012 TENTANG PEDOMAN PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS YANG TERINDIKASI PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN
2012,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI DAN DOSEN TETAP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI DAN DOSEN TETAP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA
2016,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-19/MBU/10/2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-19/MBU/10/2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
2014,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG TATA PERSURATAN DINAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG TATA PERSURATAN DINAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
2016,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER- 18/MBU/2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER- 18/MBU/2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2012,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-18/MBU/10/2014 TENTANG PENYAMPAIAN DATA, LAPORAN, DAN DOKUMEN BADAN USAHA MILIK NEGARA SECARA ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-18/MBU/10/2014 TENTANG PENYAMPAIAN DATA, LAPORAN, DAN DOKUMEN BADAN USAHA MILIK NEGARA SECARA ELEKTRONIK
2014,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGUSULAN DAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS,DAN PEGAWAI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGUSULAN DAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS,DAN PEGAWAI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
2016,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
2016,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN BARANG/JASA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYEDIAAN BARANG/JASA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI
2016,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
2016,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
2016,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
2016,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
2016,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA
2016,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA
2016,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI
2016,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN
2016,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi