Total 23313 regulasi
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ESTABLISHING THE ASEAN-CHINA CENTRE BETWEEN THE GOVERNMENTS OG THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ESTABLISHING THE ASEAN-CHINA CENTRE BETWEEN THE GOVERNMENTS OG THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENCIVE ECONOMIC COOPERATION
LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENCIVE ECONOMIC COOPERATION
PROTOCOL 1 DESIGNATION OF TRANSIT TRANSPORT ROUTES AND FACILITIES
PROTOCOL 1 DESIGNATION OF TRANSIT TRANSPORT ROUTES AND FACILITIES
ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICES
ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICES
PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SICTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SICTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
2010
PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSABANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA
PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSABANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA
PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGINDAHAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991
PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGINDAHAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991
1991
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13 TAHUN 2010 TANGGAL : 28 JANUARI 2010 TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13 TAHUN 2010 TANGGAL : 28 JANUARI 2010 TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA
2010,
PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN
PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 Tahun 2011 TANGGAL 30 Desember 2011 RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 Tahun 2011 TANGGAL 30 Desember 2011 RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012
2011,
AGREEMENT ON THE ASEAN HARMONIZED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (EEE) REGULATORY REGIME
AGREEMENT ON THE ASEAN HARMONIZED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (EEE) REGULATORY REGIME
2010
AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
2010
LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27 Tahun 2013 TANGGAL : 12 November 2013 ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27 Tahun 2013 TANGGAL : 12 November 2013 ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
2013,
LAMPIRAN 1 ANGGARAN DASAR STRUKTUR ORGANISASI LVRI PERIODE 2012 – 2017
LAMPIRAN 1 ANGGARAN DASAR STRUKTUR ORGANISASI LVRI PERIODE 2012 – 2017
2013,
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 65 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011 RENCANA AKSI YANG BERSIFAT CEPAT TERWUJUD PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011-2012
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 65 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011 RENCANA AKSI YANG BERSIFAT CEPAT TERWUJUD PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011-2012
2011,
LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27 Tahun 2013 TANGGAL : 12 November 2013 ANGGARAN DASAR LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA MUKADIMAH
LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27 Tahun 2013 TANGGAL : 12 November 2013 ANGGARAN DASAR LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA MUKADIMAH
2013,
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011
2011,
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61 Tahun 2011 TANGGAL : 20 September 2011
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1999 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1999 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
2011,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG
2017,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN
2017,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
2017,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi