Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Total
23098 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENAKSIRAN HARGA BAHAN PERPUSTAKAAN
2017,
Perpustakaan Nasional
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29 /SEOJK.05/2016 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PERMOHONAN, PENYAMPAIAN LAPORAN, DAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28 /SEOJK.03/2016 TENTANG PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH BERDASARKAN MODAL INTI
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27 /SEOJK.03/2016 TENTANG KEGIATAN USAHA BANK UMUM BERDASARKAN MODAL INTI
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 26 /SEOJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25 /SEOJK.03/2016 TENTANG RENCANA BISNIS BANK UMUM
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 24 /SEOJK.03/2016 TENTANG PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN INDIKATOR DASAR
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23 /SEOJK.05/2016 TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 26/SEOJK.05/2015 TENTANG PENILAIAN INVESTASI SURAT BERHARGA BAGI DANA PENSIUN
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 /SEOJK.05/2016 TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25/SEOJK.05/2015 TENTANG PENILAIAN INVESTASI SURAT BERHARGA SYARIAH DAN PERHITUNGAN DANA UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO KEGAGALAN PENGELO
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 21 /SEOJK.05/2016 TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 24/SEOJK.05/2015 TENTANG PENILAIAN INVESTASI SURAT UTANG DAN PENYESUAIAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PE
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 20 /SEOJK.03/2016 TENTANG FITUR KONVERSI MENJADI SAHAM BIASA ATAU WRITE DOWN TERHADAP INSTRUMEN MODAL INTI TAMBAHAN DAN MODAL PELENGKAP
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19 /SEOJK.03/2016 TENTANG PEMENUHAN KETENTUAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI BANK PERKREDITAN RAKYAT
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /SEOJK.05/2016 TENTANG PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17 /SEOJK.04/2016 TENTANG PENGAKUAN TERHADAP ASOSIASI WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR.116 /SEOJK.04/2016.. TENTANG PENGAKUAN TERHADAP ASOSIASI WAKIL MANAJER INVESTASI
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14 /SEOJK.03/2016 TENTANG PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM BERDASARKAN MODAL INTI
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10 /SEOJK.05/2016 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 8 /SEOJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 7 /SEOJK.03/2016 TENTANG STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK PERKREDITAN RAKYAT
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6 /SEOJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5 /SEOJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 37/SEOJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
2015,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/SEOJK.05/2013 TENTANG LAPORAN BULANAN PT TASPEN (PERSERO
2013,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN Nomor 4 Tahun 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
2016,
Mahkamah Agung
Halaman Awal
547
548
549
550
551
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
8 Regulasi
16 Regulasi
24 Regulasi
32 Regulasi
48 Regulasi
Cari Regulasi
Kategori
Pilih Kategori
Peraturan Pusat
Peraturan Daerah
Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Lain-Lain
Subjek
Semua Subjek
Lembaga
Semua Lembaga
Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Perda
Semua Provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yoyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Cari