Total 23098 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2005
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2005
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2005
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2005
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2005
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2005
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2005
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2005
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
2004,
PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN
PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKSTAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKSTAN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2005
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2005
2004,
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2004
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2004
2004,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERNYATAAN PERJANJIAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERNYATAAN PERJANJIAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM
2004,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2007 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2008
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2007 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2008
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA (KONVENSI TENTANG KONSERVASI TUNA SIRIP BIRU SELATAN)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF SOUTHERN BLUEFIN TUNA (KONVENSI TENTANG KONSERVASI TUNA SIRIP BIRU SELATAN)
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN REGIONAL CONVENTION ON THE RECOGNITION OF STUDIES, DIPLOMAS AND DEGREES IN HIGHER EDUCATION IN ASIA AND THE PACIFIC (KONVENSI REGIONAL MENGENAI PENGAKUAN STUDI, IJAZAH DAN GELAR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN REGIONAL CONVENTION ON THE RECOGNITION OF STUDIES, DIPLOMAS AND DEGREES IN HIGHER EDUCATION IN ASIA AND THE PACIFIC (KONVENSI REGIONAL MENGENAI PENGAKUAN STUDI, IJAZAH DAN GELAR
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (KONVENSI MENGENAI PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (KONVENSI MENGENAI PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN)
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT (KONVENSI INTERNATIONAL MENENTANG DOPING DALAM OLAHRAGA)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT (KONVENSI INTERNATIONAL MENENTANG DOPING DALAM OLAHRAGA)
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONES
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONES
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2007 TENTANG BADAN SAR NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2007 TENTANG BADAN SAR NASIONAL
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2007 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2007 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2007,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi