Total 23098 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1432H/2011M
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1432H/2011M
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1431 H/2010 M
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1431 H/2010 M
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM (FORMED POLICE UNIT /FPU) INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI DARFUR, SUDAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM (FORMED POLICE UNIT /FPU) INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI DARFUR, SUDAN
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA
2009,
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 49 TAHUN 2012 TANGGAL : 24 April 2012 JENJANG PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 49 TAHUN 2012 TANGGAL : 24 April 2012 JENJANG PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN OPERASI PENGAMANAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DALAM OPERASI PENGAMANAN PADA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN WILAYAH PERBATASAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN OPERASI PENGAMANAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DALAM OPERASI PENGAMANAN PADA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN WILAYAH PERBATASAN
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CIREBON MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CIREBON MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL (PERUBAHAN KONVENSI PROTEKSI FISIK BAHAN NUKLIR)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL (PERUBAHAN KONVENSI PROTEKSI FISIK BAHAN NUKLIR)
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2005 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2005 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
2009,
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG TIM DOKTER KEPRESIDENAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG TIM DOKTER KEPRESIDENAN
2009,
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PENGAMBILALIHAN AKTIVITAS BISNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PENGAMBILALIHAN AKTIVITAS BISNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS, FISIKAWAN MEDIS, DAN DOKTER PENDIDIK KLINIS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS, FISIKAWAN MEDIS, DAN DOKTER PENDIDIK KLINIS
2009,
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 42 TAHUN 2009 TANGGAL : 23 September 2009 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS
LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 42 TAHUN 2009 TANGGAL : 23 September 2009 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014
2010,
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 41 TAHUN 2010 TANGGAL : 17 Juni 2010 KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 41 TAHUN 2010 TANGGAL : 17 Juni 2010 KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/2009 M
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/2009 M
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERS
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
2009,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi