Total 23098 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2006 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2006 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2006,
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIK OF PAKISTAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIK OF PAKISTAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS
2012,
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2OT1, TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2072
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2OT1, TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2072
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAK
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN /ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN /ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG UANG KEHORMATAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PERIKANAN DI PENGADILAN NEGERI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG UANG KEHORMATAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PERIKANAN DI PENGADILAN NEGERI
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2005 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2005 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG TIM KOORDINASI MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG TIM KOORDINASI MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2002 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2002 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC
2010,
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 85 Tahun 2010 TANGGAL : 30 Desember 2010 BESARAN UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 85 Tahun 2010 TANGGAL : 30 Desember 2010 BESARAN UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND ON THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT (KONVENSI GABUNGAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND ON THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT (KONVENSI GABUNGAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BE
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATE
2010,
PERSETUJUAN PENGAKUAN STATUS HUKUM INTERNASIONAL ATAS LEMBAGA PENELITIAN PADI INTERNASIONAL
PERSETUJUAN PENGAKUAN STATUS HUKUM INTERNASIONAL ATAS LEMBAGA PENELITIAN PADI INTERNASIONAL
AGREEMENT REGOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL PRESONALITY OF THE INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE (IRRI)
AGREEMENT REGOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL PRESONALITY OF THE INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE (IRRI)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2010 TENTANG SEKRETARIAT KABINET
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2010 TENTANG SEKRETARIAT KABINET
2010,
PROTOKOL KETIGA PERUBAHAN TRAKTAT PERSAHABATAN DAN KERJA SAMA DI ASIA TENGGARA
PROTOKOL KETIGA PERUBAHAN TRAKTAT PERSAHABATAN DAN KERJA SAMA DI ASIA TENGGARA
2011,
THIRD PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA
THIRD PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2011
2011,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi