Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Total
23098 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1961 TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 106 MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTORKANTOR
1961,
Presiden dan Wakil Presiden
LAMPIRAN KONPENSI (106) MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTOR-KANTOR. KONPERENSI UMUM ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL.
1961,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1960 TENTANG PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 15) TENTANG PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBL
1960,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG PERSETUJUAN KERJASAMA ILMIAH, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK CEKOSLOWAKIA
1959,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1958 TENTANG PENEMPATAN TENAGA ASING
1958,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1957 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARIPADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UN
1957,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1983 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1983/1984
1983,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS (CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969)
1982,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL
1981,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1980 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975
1980,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1979/1980
1979,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG EKSTRADISI
1978,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1977 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1976/1977
1977,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TOKYO 1963, KONVENSI THE HAGUE 1970, DAN KONVENSI MONTREAL 1971
1976,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1975 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1974/1975
1975,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANGREPUBLIKINDONESIA NOMOR 2 TAHUN1974 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDANBELANJANEGARATAHUNANGGARAN1974/1975
1974,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1973 TENTANG PERSETUJUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN PASAL VI ANGGARAN DASAR BADAN TENAGA ATOM INTERNASIONAL
1973,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1972 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1971/1972
1972,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1971 TENTANG PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT MALAKA
1971,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1970 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1970,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1969 TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 1969/1970
1969,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1966, TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1966
1967,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1966 TENTANG HYGIENE
1966,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1964 TENTANG BANK TABUNGAN NEGARA
1964,
Presiden dan Wakil Presiden
Halaman Awal
521
522
523
524
525
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
8 Regulasi
16 Regulasi
24 Regulasi
32 Regulasi
48 Regulasi
Cari Regulasi
Kategori
Pilih Kategori
Peraturan Pusat
Peraturan Daerah
Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Lain-Lain
Subjek
Semua Subjek
Lembaga
Semua Lembaga
Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Perda
Semua Provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yoyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Cari