Daftar Regulasi

Total 23098 regulasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATE

1965, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1964 TENTANG PEMUNGUTAN BEA-BEA, CUKAI-CUKAI DAN SUMBANGAN-SUMBANGAN WAJIB PAJAK ISTIMEWA (SWI) DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU

1964, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1963 TENTANG FARMASI

1963, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1962 TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA-SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOVAKIA

1962, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1961 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961

1961, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1960 TENTANG STASTISTIK

1960, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG PENGHAPUSAN "PERATURAN UMUM KORBAN PERANG" DAHULU DISEBUT "ALGEMENE OOROGSONGEVALLEN REGELING"

1959, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1958 TENTANG PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA REFR

1958, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953 BAGIAN IV KEMENTERIAN KEUANGAN

1957, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1957 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN IV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

1957, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

1983, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1981 TENTANG: PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERANTASAN UANG PALSU BESERTA PROTOKOL (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF COUNTERFEITING CURRENCY AND PROTOCOL, GENEVE 1929)

1981, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1980 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1971/1972

1980, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI KUPANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR

1978, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA

1976, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1974 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL

1974, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1973 TENTANG PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI GARIS-GARIS BATAS TERTENTU ANTARA INDONESIA DAN PAPUA NEWGUINEA

1973, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1972 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969

1972, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1971 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971

1971, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1970 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1969/1970

1970, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA BERBAGAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

1969, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1966 TENTANG PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA

1966, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH

1965, Presiden dan Wakil Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1964 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO. 63) MENJADI UNDANG-UNDANG

1964, Presiden dan Wakil Presiden

Regulasi per halaman:

Cari Regulasi

Kategori

Subjek

Lembaga

Tahun

Perda