Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Total
23098 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944
1964,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 19), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
1959,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 20 TAHUN 1957 TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I IRIAN BARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 76), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
1958,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA NO. 42 TAHUN 1955) TENTANG PENUNJUKAN BAGIAN PEMBIKINAN SERA DAN VAKSIN DARI PDA LEMBAGA PASTEUR DI BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN
1957,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1965 TENTANG ANGGARAN MONETER TAHUN-ANGGARAN 1966
1965,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925
1964,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1961 TENTANG PERGURUAN TINGGI
1961,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950 TENTANG PERUBAHAN PASAL 45 "ZEGELVERORDENING 1921" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 85), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
1959,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1954 (LEMBARANNEGARA TAHUN 1954 NO. 147) TENTANG PERUBAHAN "KROSOK ORDONNANTIE 1937" (STAATSBLAD TAHUN 1937 NO. 604) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
1958,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1957 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
1957,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1982 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1967
1982,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BUKIT TINGGI DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUN PENGADILAN TINGGI DI MEDAN
1965,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1964 TENTANG PENGADILAN LANDREFORM
1964,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1961 TENTANG MEREK PERUSAHAAN DAN MEREK PERNIAGAAN
1961,
Presiden dan Wakil Presiden
Lampiran Undang-undang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. (ayat (2) b pasal 4)
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 19
1959,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH
1958,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1982,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANJARMASIN DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA
1965,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 38 PRP. TAHUN 1960, TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU
1964,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1961 TENTANG PENCABUTAN HAK-HAK TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA
1969,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 22 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I MALUKU (LEMBARANNEGARA TAHUN 1957 NO. 79) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
1958,
Presiden dan Wakil Presiden
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953 BAGIAN XVI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA
1957,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1957 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XVI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953
1957,
Presiden dan Wakil Presiden
Halaman Awal
509
510
511
512
513
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
8 Regulasi
16 Regulasi
24 Regulasi
32 Regulasi
48 Regulasi
Cari Regulasi
Kategori
Pilih Kategori
Peraturan Pusat
Peraturan Daerah
Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Lain-Lain
Subjek
Semua Subjek
Lembaga
Semua Lembaga
Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Perda
Semua Provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yoyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Cari