Total 23890 regulasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1966 TENTANG KESEHATAN DJIWA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1966 TENTANG KESEHATAN DJIWA
1966,
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. INS-01/BC/2002 TANGGAL 7 JANUARI 2002 TENTANG UPAYA PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN DAN PRAKTEK PERDAGANGAN ILLEGAL
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. INS-01/BC/2002 TANGGAL 7 JANUARI 2002 TENTANG UPAYA PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN DAN PRAKTEK PERDAGANGAN ILLEGAL
2002,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1965 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1965 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
1965,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1964 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS BAHAN BANGUNAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 70), MENJADI UNDANG-UNDANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1964 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS BAHAN BANGUNAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 70), MENJADI UNDANG-UNDANG
1964,
SURAT EDARAN Nomor : SE-16 /BC/1999 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT KEPADA PERUSAHAAN YANG TELAH MENDAPATKAN IZIN KAWASAN BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) SEBELUM BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TANGGA
SURAT EDARAN Nomor : SE-16 /BC/1999 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT KEPADA PERUSAHAAN YANG TELAH MENDAPATKAN IZIN KAWASAN BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) SEBELUM BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TANGGA
1999,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1963 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS KENDARAAN BERMOTOR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 51), MENJADI UNDANG-UN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1963 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS KENDARAAN BERMOTOR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 51), MENJADI UNDANG-UN
1963,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1962 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAMBAHAN DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1962 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAMBAHAN DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960
1962,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1961 TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 106 MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTORKANTOR
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1961 TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 106 MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTORKANTOR
1961,
LAMPIRAN KONPENSI (106) MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTOR-KANTOR. KONPERENSI UMUM ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL
LAMPIRAN KONPENSI (106) MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTOR-KANTOR. KONPERENSI UMUM ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.5 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK- 022/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.5 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK- 022/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
2001,
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.5 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-022/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.5 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-022/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
2001,
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.4 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-021/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.4 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-021/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
2001,
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.4 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-021/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.4 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-021/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
2001,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1960 TENTANG PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 15) TENTANG PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1960 TENTANG PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 15) TENTANG PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBL
1960,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG PERSETUJUAN KERJASAMA ILMIAH, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK CEKOSLOWAKIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG PERSETUJUAN KERJASAMA ILMIAH, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK CEKOSLOWAKIA
1959,
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.3 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-020/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.3 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-020/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
2001,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1958 TENTANG PENEMPATAN TENAGA ASING
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1958 TENTANG PENEMPATAN TENAGA ASING
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1957 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARIPADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1957 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARIPADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UN
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1983 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1983/1984
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1983 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1983/1984
1983,
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.3 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-020/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.3 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-020/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
2001,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS (CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS (CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969)
1982,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL
1981,
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.2 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK- 019/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.D.2 (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK- 019/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)
2001,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1980 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1980 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975
1980,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi