Total 23098 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS DAN RUPIAH LOGAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL SEBAGAI GAMBAR UTAMA PADA BAGIAN DEPAN RUPIAH KERTAS DAN RUPIAH LOGAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM
2007,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010
2010,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL BANDA TAHUN 2010
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL BANDA TAHUN 2010
2009,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1983 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1979/1980
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1983 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1979/1980
1983,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN IDUP
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN IDUP
1982,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1981 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1972/1973
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1981 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1972/1973
1981,
SURAT EDARAN Nomor SE-02/BC/2007 TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP MESIN SKM
SURAT EDARAN Nomor SE-02/BC/2007 TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP MESIN SKM
2007,
SURAT EDARAN Nomor: SE- 01/BC/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU, PENAMBAHAN PAGU PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU, DAN BATAS WAKTU PELEKATAN DAN PENCACAHAN PITA CUKAI
SURAT EDARAN Nomor: SE- 01/BC/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU, PENAMBAHAN PAGU PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU, DAN BATAS WAKTU PELEKATAN DAN PENCACAHAN PITA CUKAI
2007,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P- 01 /BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P- 01 /BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
2007,
SURAT EDARAN NOMOR : SE- 21/BC/2006 TENTANG PELAKSANAAN REGISTRASI IMPORTIR DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI IMPORTIR BAGI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (KAWASAN BERIKAT, GUDANG BERIKAT, ENTREPOT TUJUAN PAMERAN, DAN TOKO BEBAS BE
SURAT EDARAN NOMOR : SE- 21/BC/2006 TENTANG PELAKSANAAN REGISTRASI IMPORTIR DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI IMPORTIR BAGI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (KAWASAN BERIKAT, GUDANG BERIKAT, ENTREPOT TUJUAN PAMERAN, DAN TOKO BEBAS BE
2006,
SURAT EDARAN Nomor : SE- 20/BC/2006 TENTANG PENEGASAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KITE BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYESUAIAN JAMINAN
SURAT EDARAN Nomor : SE- 20/BC/2006 TENTANG PENEGASAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KITE BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYESUAIAN JAMINAN
2006,
SURAT EDARAN Nomor: SE- 09/BC/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD) TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE
SURAT EDARAN Nomor: SE- 09/BC/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD) TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE
2006,
SURAT EDARAN Nomor SE-17/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PMK.010/2005 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI DAN/ATAU BUNGA
SURAT EDARAN Nomor SE-17/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PMK.010/2005 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI DAN/ATAU BUNGA
2005,
SURAT EDARAN Nomor : SE-15/BC/2005 TENTANG IMPOR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)
SURAT EDARAN Nomor : SE-15/BC/2005 TENTANG IMPOR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)
2005,
SURAT EDARAN Nomor SE-14/BC/2005
SURAT EDARAN Nomor SE-14/BC/2005
2005,
SURAT EDARAN Nomor SE-13/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU DAN PELAYANAN PEMESANAN PITA CUKAI
SURAT EDARAN Nomor SE-13/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU DAN PELAYANAN PEMESANAN PITA CUKAI
2005,
SURAT EDARAN Nomor : SE- 10/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (FTA) DAN DALAM RANGKA EHP BILATERAL INDONESIA-CHINA FTA
SURAT EDARAN Nomor : SE- 10/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (FTA) DAN DALAM RANGKA EHP BILATERAL INDONESIA-CHINA FTA
2005,
SURAT EDARAN Nomor: SE- 33/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM
SURAT EDARAN Nomor: SE- 33/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM
2005,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi