Total 23215 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2000 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2000 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2000 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2000 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT KABINET
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT KABINET
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERUNDINGAN INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR (UNTAET) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERUNDINGAN INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR (UNTAET) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERUNDINGAN INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR (UNTAET) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERUNDINGAN INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR (UNTAET) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MENGGALA DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA AGUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MENGGALA DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA AGUNG
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN, KEJAKSAAN NEGERI MUARO TEBO, KEJAKSAAN NEGERI SENGETI, DAN KEJAKSAAN NEGERI MUARO SABAK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN, KEJAKSAAN NEGERI MUARO TEBO, KEJAKSAAN NEGERI SENGETI, DAN KEJAKSAAN NEGERI MUARO SABAK
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN TIM PENANGGULANGAN MASALAH UTANG-UTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN TIM PENANGGULANGAN MASALAH UTANG-UTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA
2000,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi