Total 23207 regulasi
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 19 /PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 19 /PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
2008,
Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Perihal Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Perihal Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 1999 TENTANG PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE D
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 1999 TENTANG PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE D
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI SETIAP IBUKOTA PROPINSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI SETIAP IBUKOTA PROPINSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN PANITERA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN PANITERA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1998 TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN UTANG LUAR NEGERI SWASTA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1998 TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN UTANG LUAR NEGERI SWASTA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA BAGI MANTAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA BAGI MANTAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2000 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2000 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN, KEJAKSAAN NEGERI BONTANG, KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI UNA AHA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN, KEJAKSAAN NEGERI BONTANG, KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI UNA AHA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, KEJAKSAAN SIAK SRI INDRAPURA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN, KEJAKSAAN NEGERI RANAI, KEJAKSAAN NEGERI TELUK KUANTAN, KEJAKSAAN NEGER
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, KEJAKSAAN SIAK SRI INDRAPURA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN, KEJAKSAAN NEGERI RANAI, KEJAKSAAN NEGERI TELUK KUANTAN, KEJAKSAAN NEGER
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2000 TENTANG TIM KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2000 TENTANG TIM KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I DI WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I DI WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO,
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) NEGERI MANADO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI MANADO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) NEGERI MANADO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI MANADO
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2000 TENTANG RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2000 TENTANG RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI
2000,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi