Total 23890 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL DARI UNSUR PEMERINTAH PUSAT DAN NONPEMERINTAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL DARI UNSUR PEMERINTAH PUSAT DAN NONPEMERINTAH
2019,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019
2019,
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019
2019,
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019
2019,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK EMAS DIGITAL DI BURSA BERJANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK EMAS DIGITAL DI BURSA BERJANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.06/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK. 06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.06/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK. 06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH
2019,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 1 /BC/2019 TENTANG TATA LAKSANA EKSPOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM BENTUK JADI (COMPLETELY BUILT UP)
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 1 /BC/2019 TENTANG TATA LAKSANA EKSPOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM BENTUK JADI (COMPLETELY BUILT UP)
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 53 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. RMK ENERGY DI KELURAHAN KERAMASAN, KECAMATAN KERTAPATI, KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK MELAYANI KEPENT
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 53 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. RMK ENERGY DI KELURAHAN KERAMASAN, KECAMATAN KERTAPATI, KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK MELAYANI KEPENT
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 49 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI BADAN USAHA PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM PADA STASIUN SUKACINTA DAN STASIUN SERDANG
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 49 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI BADAN USAHA PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM PADA STASIUN SUKACINTA DAN STASIUN SERDANG
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 47 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT SARANA BINA SEMESTA ALAM DI DESA RANTAU HEMPENG, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 47 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT SARANA BINA SEMESTA ALAM DI DESA RANTAU HEMPENG, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 45 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG UNTUK UMUM ARUK YANG BERLOKASI DI DESA SEBUNGA, KECAMATAN SAJINGAN BESAR, KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 45 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG UNTUK UMUM ARUK YANG BERLOKASI DI DESA SEBUNGA, KECAMATAN SAJINGAN BESAR, KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 44 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG UNTUK UMUM NANGA BADAU YANG BERLOKASI DI DESA JANTING, KECAMATAN BADAU, KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 44 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG UNTUK UMUM NANGA BADAU YANG BERLOKASI DI DESA JANTING, KECAMATAN BADAU, KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 43 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN UJUNG JABUNG PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 43 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN UJUNG JABUNG PROVINSI JAMBI
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 42 TAHUN 2019 TENTANG UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 42 TAHUN 2019 TENTANG UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 41 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT NUSA JAYA PORT DI DESA TARJUN, KECAMATAN KELUMPANG HILIR, KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MELAYANI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 41 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT NUSA JAYA PORT DI DESA TARJUN, KECAMATAN KELUMPANG HILIR, KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MELAYANI
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 40 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TERMINAL KHUSUS PT. KIDECO JAYA AGUNG DI PERAIRAN TELUK ADANG DAN TANAH GROGOT, KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI TERMINAL KHUSUS YANG TERBUKA BAGI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 40 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TERMINAL KHUSUS PT. KIDECO JAYA AGUNG DI PERAIRAN TELUK ADANG DAN TANAH GROGOT, KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI TERMINAL KHUSUS YANG TERBUKA BAGI
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT MADHUCON PASIR MAKMUR DI DESA RANGAN, KECAMATAN KOARO, KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK MELAYANI KEPENTI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT MADHUCON PASIR MAKMUR DI DESA RANGAN, KECAMATAN KOARO, KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK MELAYANI KEPENTI
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 38 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. KALIMANTAN ENERGI LESTARI DI DESA MANUNGGUL BARU, KECAMATAN SUNGAI DURIAN, KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELAT
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 38 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. KALIMANTAN ENERGI LESTARI DI DESA MANUNGGUL BARU, KECAMATAN SUNGAI DURIAN, KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELAT
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 37 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT SURYACITRA MAHKOTA MANDIRI DI DESA SATUI BARAT, KECAMATAN SATUI, KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTU
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 37 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT SURYACITRA MAHKOTA MANDIRI DI DESA SATUI BARAT, KECAMATAN SATUI, KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTU
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 36 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT DUTA TUJUH BERSAUDARA SEJATI DI DESA PANDAN SARI, KECAMATAN KINTAP, KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 36 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT DUTA TUJUH BERSAUDARA SEJATI DI DESA PANDAN SARI, KECAMATAN KINTAP, KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.35 tahun 2019 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.35 tahun 2019 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 34 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. BERKAT HANJUANG JAYA DI DESA SATUI BARAT, KECAMATAN SATUI, KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MEL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 34 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. BERKAT HANJUANG JAYA DI DESA SATUI BARAT, KECAMATAN SATUI, KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MEL
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 33 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TELEN ORBIT PRIMA DI DESA PARING LAHUNG, KECAMATAN MOTALLAT, KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK M
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 33 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TELEN ORBIT PRIMA DI DESA PARING LAHUNG, KECAMATAN MOTALLAT, KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK M
2019,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi