Total 23207 regulasi
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 / 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN WILAYAH KOTAMADYA/KABUPATEN ADMINISTRASI, KECAMATAN DAN KELURAHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 / 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN WILAYAH KOTAMADYA/KABUPATEN ADMINISTRASI, KECAMATAN DAN KELURAHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2004
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA DAN KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN KELURAHAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA DAN KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN KELURAHAN
2001
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 63 TAHUN 2002 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2002-2007
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 63 TAHUN 2002 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2002-2007
2002
INSTRUKSI GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 106 TAHUN 2001 TENTANG PELESTARIAN GEDUNG-GEDUNG TUA DAN LINGKUNGANNYA, DI KAWASAN PASAR BARU DAN SEKITARNYA SEBAGAI CAGAR BUDAYA BERSEJARAH
INSTRUKSI GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 106 TAHUN 2001 TENTANG PELESTARIAN GEDUNG-GEDUNG TUA DAN LINGKUNGANNYA, DI KAWASAN PASAR BARU DAN SEKITARNYA SEBAGAI CAGAR BUDAYA BERSEJARAH
2001
INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG SOSIALISASI MEKANISME DAN MONITORING RESPON OPINI PUBLIK 01 L1NGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG SOSIALISASI MEKANISME DAN MONITORING RESPON OPINI PUBLIK 01 L1NGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2013
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
2002
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
2002
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
2001
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
2003
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
2001
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
2000
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PELAYANAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PELAYANAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
2003
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA
2001
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG USAHA PARIWISATA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG USAHA PARIWISATA
2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR
2007
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR TAHUN 2004 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOTA MALANG TAHUN 2004 - 2008
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR TAHUN 2004 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOTA MALANG TAHUN 2004 - 2008
2004
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
2005
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT OLAH RAGA
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT OLAH RAGA
2001
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
2005
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KOTA MALANG
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KOTA MALANG
2001
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2005
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2005
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (PD. RPH) KOTA MALANG
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (PD. RPH) KOTA MALANG
2002
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi