Total 23207 regulasi
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK
2019,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA DAN TARUNA SEKOLAH KEDINASAN TAHUN 2019
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA DAN TARUNA SEKOLAH KEDINASAN TAHUN 2019
2019,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
2019,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN EVALUASI
2019,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2019,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2019
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2019
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERABFAB JARAK JAUH
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERABFAB JARAK JAUH
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKURAN PENYEBERANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKURAN PENYEBERANGAN
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2019
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2019
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT, TENAGA PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN, DAN LINGKUNGAN KERJA PELAYARAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT, TENAGA PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN, DAN LINGKUNGAN KERJA PELAYARAN
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ASAM SULFAT PEKAT TEKNIS SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ASAM SULFAT PEKAT TEKNIS SECARA WAJIB
2019,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DALAM RANGKA PERDAGANGAN PERBATASAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DALAM RANGKA PERDAGANGAN PERBATASAN
2019,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
2019,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi