Total 23207 regulasi
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PERMEN-KP/2019 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PERMEN-KP/2019 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA
2019,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PERMEN-KP/2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PERMEN-KP/2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA
2019,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PERMEN-KP/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/PERMEN-KP/2017 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTE
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PERMEN-KP/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/PERMEN-KP/2017 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTE
2019,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
2019,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN KOPERASI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN KOPERASI
2019,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERU
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERU
2019,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PREMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM D
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PREMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM D
2019,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
2019,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PERMEN-KP/2019 TENTANG PENGISIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN/ATAU JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PERMEN-KP/2019 TENTANG PENGISIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN/ATAU JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/P TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON POMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MASA JABATAN TAHUN 2019-2023
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/P TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON POMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MASA JABATAN TAHUN 2019-2023
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SANA'A REPUBLIK YAMAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SANA'A REPUBLIK YAMAN
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019
2019,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN DALAM MENCEGAH, MENDETEKSI, DAN MERESPONS WABAH PENYAKIT, PENDEMI GLOBAL, DAN KEDARURATAN NUKLIR, BIOLOGI, DAN KIMIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN DALAM MENCEGAH, MENDETEKSI, DAN MERESPONS WABAH PENYAKIT, PENDEMI GLOBAL, DAN KEDARURATAN NUKLIR, BIOLOGI, DAN KIMIA
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 20I3 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMO
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 20I3 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMO
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2O19 TENTANG SATU DATA INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2O19 TENTANG SATU DATA INDONESIA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN BAGI NELAYAN SASARAN DAN MESIN POMPA AIR BAGI PETANI SASARAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN BAGI NELAYAN SASARAN DAN MESIN POMPA AIR BAGI PETANI SASARAN
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENTARA NASIONAL INDONESIA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PENCITRAAN INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PENCITRAAN INDONESIA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
2019,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi