Total 23207 regulasi
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT
2019,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN USULAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN USULAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING
2019,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH
2019,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFOMRASI DIPLOMATIK
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFOMRASI DIPLOMATIK
2019,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AN
2019,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
2019,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MENGENAI KRITERIA DAN PERINGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MENGENAI KRITERIA DAN PERINGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
2019,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL MENGENAI KRITERIA DAN PERINGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL MENGENAI KRITERIA DAN PERINGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
2019,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN KRISI KEPARIWISATAAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN KRISI KEPARIWISATAAN
2019,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2019,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA KAMAR HOTEL PRAKTIK BERDASARKAN KONDISI TERTENTU PADA PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA KAMAR HOTEL PRAKTIK BERDASARKAN KONDISI TERTENTU PADA PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISA
2019,
PERATURAN MENTERU PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIA
PERATURAN MENTERU PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIA
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GOSPASIAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GOSPASIAL
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUDIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUDIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEMBIAYAAN DALAM SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEMBIAYAAN DALAM SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MAYBRAT DARI DISTRIK AYAMARU KE KUMURKEK DISTRIK AIFAT KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MAYBRAT DARI DISTRIK AYAMARU KE KUMURKEK DISTRIK AIFAT KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR32 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG LAUT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR32 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG LAUT
2019,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN FRAKSIONASI PLASMA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN FRAKSIONASI PLASMA
2019,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi