Total 23757 regulasi
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2025,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2025,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 94 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 94 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
2025,
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG URAIAN FUNGSI DAN MEKANISME KERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, KOORDINATOR, SUBK
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG URAIAN FUNGSI DAN MEKANISME KERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, KOORDINATOR, SUBK
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA
2025,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2025,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA, HARI KERJA, DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA, HARI KERJA, DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2025,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH
2025,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2025,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF LEMBAGA SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF LEMBAGA SANDI NEGARA
2025,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF LEMBAGA SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF LEMBAGA SANDI NEGARA
2025,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA
2025,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN PENGHUBUNG IDENTITAS DIGITAL
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN PENGHUBUNG IDENTITAS DIGITAL
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PENGGANTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN BIAYA LAIN-LAIN PADA HIBAH RUMAH SAKIT KARDIOLOGI EMIRAT-INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PENGGANTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN BIAYA LAIN-LAIN PADA HIBAH RUMAH SAKIT KARDIOLOGI EMIRAT-INDONESIA
2025,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PETA JALAN PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL SEKTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2025-2029
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PETA JALAN PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL SEKTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2025
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG MEDIASI HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG MEDIASI HAK ASASI MANUSIA
2025
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi