Total 23756 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 186/PMK.02/2020 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 186/PMK.02/2020 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOS
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BEKAL KHUSUS OPERASI TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BEKAL KHUSUS OPERASI TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSIFAT RAHASIA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSIFAT RAHASIA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG
2025,
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGEMUDI
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGEMUDI
2025
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN ALAT BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN ALAT BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK
2025
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN TERHADAP ORANG ASING
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN TERHADAP ORANG ASING
2025
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR
2025
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENILAIAN KINERJA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENILAIAN KINERJA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA
2025
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR PER-02/1.02/PPATK/02/15 TENTANG KATEGORI PENGGUNA JASA YANG BERPOTENSI MELAKUKAN TINDAK
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR PER-02/1.02/PPATK/02/15 TENTANG KATEGORI PENGGUNA JASA YANG BERPOTENSI MELAKUKAN TINDAK
2025
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR PER-02/1.01/PPATK/02/15 TENTANG KATEGORI PENGGUNA JASA YANG BERPOTENSI MELAKUKAN TINDAK
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR PER-02/1.01/PPATK/02/15 TENTANG KATEGORI PENGGUNA JASA YANG BERPOTENSI MELAKUKAN TINDAK
2025
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USA
2025,
PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA
PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA
2025
PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA
PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA
2025
PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN PENGAMANAN MAKSIMAL
PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN PENGAMANAN MAKSIMAL
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI UNTUK PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI UNTUK PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDI
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDI
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MAN
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MAN
2025
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER
2025
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi