Kategori: Peraturan Daerah

Total 681 regulasi
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025,
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA
2012
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 146 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNIS MEMBANGUN DAN PELAYANAN PERIZINAN PRASARANA REKLAMASI KAWASAN STARTEGIS PANTAI UTARA JAKARTA
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 146 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNIS MEMBANGUN DAN PELAYANAN PERIZINAN PRASARANA REKLAMASI KAWASAN STARTEGIS PANTAI UTARA JAKARTA
2014
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025,
PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL
PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL
2019
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PELAYARAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PELAYARAN
2022,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022
2022,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
2022,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
2021,
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NE
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NE
2021,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET DAN KERTAS PLUG WRAP NON-POROUS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET DAN KERTAS PLUG WRAP NON-POROUS
2021,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DALAM MASA PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DALAM MASA PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
2021,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2021,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 79 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 108 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) JAYAPURA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 79 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 108 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) JAYAPURA
2020,
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2020,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
2020,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG TEKNOLOGI FESYEN DAN DESAIN FESYEN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG TEKNOLOGI FESYEN DAN DESAIN FESYEN
2020,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANG
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANG
2020,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PERMEN-KP/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 3/PERMEN-KP/2020 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PERMEN-KP/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 3/PERMEN-KP/2020 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG
2020,
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGU
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGU
2020,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA
2020,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
2020,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PU
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PU
2020,
Regulasi per halaman: