Kategori: Peraturan Pusat

Total 7982 regulasi
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 29 TAHUN 2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 29 TAHUN 2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHU
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT AREA (KERANGKA KERJA PERJANJIAN KAWASAN INVESTASI ASEAN)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT AREA (KERANGKA KERJA PERJANJIAN KAWASAN INVESTASI ASEAN)
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PARINGIN, KEJAKSAAN NEGERI TOBOALI, KEJAKSAAN NEGERI KOBA, KEJAKSAAN NEGERI LABUAN BAJO, KEJAKSAAN NEGERI LASUSUA, KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA, KEJAKSAAN NEGER
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PARINGIN, KEJAKSAAN NEGERI TOBOALI, KEJAKSAAN NEGERI KOBA, KEJAKSAAN NEGERI LABUAN BAJO, KEJAKSAAN NEGERI LASUSUA, KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA, KEJAKSAAN NEGER
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DANA GAJI BAGI PEGAWAI DAERAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DANA GAJI BAGI PEGAWAI DAERAH
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG HARI FILM NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG HARI FILM NASIONAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PLUMBON - KANCI SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PLUMBON - KANCI SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA
2009,
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 24 Tahun 2009 TANGGAL : 15 September 2009 ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 24 Tahun 2009 TANGGAL : 15 September 2009 ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG HARI MENANAM POHON INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG HARI MENANAM POHON INDONESIA
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA TEBING TINGGI, KOTA BINJAI, DAN KABUPATEN BOGOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA TEBING TINGGI, KOTA BINJAI, DAN KABUPATEN BOGOR
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PASUKAN SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM (FORMED LOLICE UNIT/FPU) INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIANDIDARFUR, SUDAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PASUKAN SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM (FORMED LOLICE UNIT/FPU) INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIANDIDARFUR, SUDAN
2008,
Regulasi per halaman: